SOLOK — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Solok memanfaatkan setiap detik dari 14 hari masa tanggap darurat banjir bandang yang telah ditetapkan. Bukan untuk memperpanjang, melainkan untuk menuntaskan kebutuhan mendesak korban sebelum momentum penanganan pudar.
“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah menetapkan status kedaruratan selama 14 hari. Saya minta 14 hari ini jangan diperpanjang,” tegas Suharyanto saat meninjau lokasi penanganan bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis. Pesan itu jelas: bekerja keras, bekerja cepat, selesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan.
Saat ini, penanganan bencana telah memasuki hari keempat. Korban jiwa terus menjadi fokus utama. Masih ada satu korban yang belum ditemukan, sehingga Polri, Basarnas, TNI, dan relawan diminta terus menggerakkan personel untuk pencarian secara maksimal sesuai prosedur yang berlaku.
Prioritas: Cari Korban, Urus Pengungsi
Kepala BNPB menekankan urutan prioritas yang tidak boleh tergoyahkan. “Pertama pencarian korban yang masih hilang, cari dulu. Kemudian prioritaskan para pengungsi,” ujarnya. Logika operasionalnya sederhana: selamatkan nyawa dahulu, baru urusan yang lain.
Untuk masyarakat yang masih mengungsi di tenda, Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menyiapkan tempat tinggal yang lebih layak. Tenda darurat bukanlah solusi jangka panjang, apalagi untuk ribuan keluarga yang kehilangan rumah mereka.
Pendataan rumah yang rusak juga mendesak. Klasifikasi mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat harus dilakukan dengan akurat. Data inilah yang akan menentukan jenis bantuan dan program pemulihan yang tepat sasaran.
Paket Bantuan dan Data Akurat
Pemerintah telah mempersiapkan paket bantuan yang terstruktur. Bagi masyarakat yang rumahnya rusak dan mengungsi di rumah keluarga, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan, totalnya Rp1,8 juta.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki tempat mengungsi pada keluarga, pemerintah akan menyiapkan hunian sementara, dan setelahnya diarahkan menuju hunian tetap.
Namun, semua itu bergantung pada satu hal: data yang akurat. Kepala BNPB meminta pemerintah daerah untuk memberikan data warga terdampak yang benar-benar valid, sehingga bantuan dapat disalurkan tanpa tunda.
“Jangan nanti kalau sudah bersih material banjirnya, masyarakat terdampak banjir sudah terlupakan. Kasihan masyarakat kita,” katanya, menyuarakan kekhawatiran yang masuk akal: setelah media dan perhatian publik pindah ke berita lain, korban tidak boleh ditinggalkan begitu saja.
Bencana Lebih Berat dari 2024
Kepala BNPB menilai bencana banjir bandang di Kabupaten Solok saat ini cukup berat dibandingkan dengan peristiwa serupa yang terjadi di daerah itu pada 2024 lalu. Inilah alasan mengapa semua unsur terkait diminta bergerak cepat dan terukur.
Penekanannya akhirnya kembali ke prinsip yang paling fundamental dalam penanganan bencana: “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sebelum pemerintah melakukan tahapan pemulihan lainnya. Dalam penanganan banjir yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat terdampak. Orangnya dulu,” tegasnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.