Jenazah para korban ditemukan pada 3 Oktober 1965 di sumur Lubang Buaya, berkat informasi dari polisi Sukitman. Pengangkatan jenazah dilakukan pada 4 Oktober, dan pemakaman kenegaraan diselenggarakan pada 5 Oktober di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
Mereka yang gugur kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi:
| Nama | Jabatan | Nasib |
|---|---|---|
| Jenderal Ahmad Yani | Menteri/Panglima AD | Tewas ditembak di rumah |
| Mayjen R. Suprapto | Deputi II Men/Pangad | Diculik hidup, tewas di Lubang Buaya |
| Mayjen M.T. Haryono | Deputi III Men/Pangad | Tewas ditembak di rumah |
| Mayjen S. Parman | Asisten I Men/Pangad | Diculik hidup |
| Brigjen D.I. Panjaitan | Asisten IV Men/Pangad | Tewas ditembak di rumah |
| Brigjen Sutoyo Siswomiharjo | Jaksa Militer | Diculik hidup |
| Kapten Pierre Andreas Tendean | Ajudan Yani | Diculik karena dikira Yani, diangkat Pahlawan Revolusi |
| AIPTU Karel Satsuit Tubun | Pengawal Wakil PM | Tewas menjaga rumah Dr. Leimena, diangkat Pahlawan Revolusi |
Satu target utama, Jenderal A.H. Nasution, berhasil lolos dari penculikan. Namun, putrinya, Ade Irma Suryani Nasution yang baru berusia 5 tahun, tertembak dan wafat pada 6 Oktober.
Implikasi Pasca-G30S/PKI
Setelah kegagalan G30S, serangkaian peristiwa besar terjadi. Pada 1-2 Oktober 1965, Soeharto memimpin operasi penumpasan G30S, merebut kembali Pangkalan Halim, dan para pemimpin G30S seperti Untung, Latief, dan Soepardjo melarikan diri.
Kemudian, antara Oktober 1965 hingga Maret 1966, terjadi penumpasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI serta organisasi sayapnya seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, dan BTI di Jawa, Bali, dan Sumatera. Korban jiwa dalam peristiwa ini diperkirakan mencapai 500 ribu menurut versi pemerintah, sementara beberapa peneliti menyebut angka 500 ribu hingga lebih dari 1 juta jiwa. Ini menjadi salah satu periode paling kelam dalam sejarah Indonesia yang masih memicu perdebatan sejarawan.
Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, sebuah dokumen yang menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto. Setahun kemudian, pada 1967, PKI resmi dibubarkan. Ketetapan MPRS XXV/1966 melarang ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebuah aturan yang masih berlaku hingga saat ini.
Selama era Orde Baru (1966-1998), film Pengkhianatan G30S/PKI (1984) karya Arifin C. Noer menjadi tontonan wajib bagi siswa setiap 30 September. Kebijakan ini dihentikan setelah Reformasi 1998, yang kemudian memicu perdebatan historiografi. Penelitian alternatif, seperti Cornell Paper oleh Benedict Anderson & Ruth McVey, John Roosa, dan lainnya, mulai mempertanyakan peran tunggal PKI, menyoroti konflik internal AD, peran Soeharto, serta dugaan keterlibatan CIA.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.