DPR Bongkar Beda Keterangan soal CCTV di Rumah Dinas Cibinong

Kalapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, menyebut rumah dinas yang diperiksa tak memiliki CCTV selama tiga tahun. Ombudsman punya temuan lain. Ada kamera pengawas di lokasi itu.

Perbedaan keterangan ini muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI pada Senin, 28 September 2026. Rapat itu membahas temuan Ombudsman soal fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Isunya melebar cepat. Bukan cuma soal barang-barang di dalam rumah dinas, tapi juga soal siapa yang memerintahkan pembersihan sebelum kunjungan menteri.

Anggota Komisi XIII DPR, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti jawaban Wisnu yang dinilai tidak lugas saat dicecar soal sejumlah temuan, termasuk bingkai foto terpidana korupsi Jimmy Masrin. Ia juga mempertanyakan penjelasan tentang keberadaan fasilitas di rumah dinas yang disebut mewah itu.

Yanuar bilang rapat tersebut justru membuka banyak pertanyaan baru. Ia mendesak kasus di Lapas Cibinong diurai sampai tuntas dan kalapas sebelum Wisnu ikut diperiksa. “Kami ingin momentum Lapas Cibinong ini dibuka seterang-terangnya,” kata Yanuar dalam program Wawasan di Radio Suara Surabaya, Selasa, 29 September 2026.

Sorotan lain datang dari penjelasan soal sarana di rumah dinas. Berdasarkan paparan yang muncul dalam rapat, Wisnu menyebut tidak ada CCTV selama tiga tahun. Namun, Ombudsman menyebut ada. Beda keterangan itu langsung menambah beban perkara yang sejak awal sudah menarik perhatian publik.

Yanuar juga menyinggung soal AC yang disebut dicopot saat ditanya mengenai kerusakan. Menurut dia, penjelasan semacam itu janggal. “Di mana-mana kalau AC rusak itu diservis, bukan dicopot,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, ikut memberi klarifikasi. Ia menjelaskan bingkai foto Jimmy Masrin dan temuan minuman keras dalam kulkas yang ditemukan di salah satu fasilitas mewah Lapas Cibinong. Mashudi juga menyebut bangunan menyerupai kontainer di area Sarana Asimilasi dan Edukasi dipakai untuk penggemukan sapi.

Di rapat itu pula terungkap ada 16 unit bangunan di area yang disorot, dengan tiga di antaranya tercatat dalam SIMAK BMN. Kini, perhatian DPR bergeser ke satu pertanyaan yang belum selesai dijawab: siapa yang sebenarnya harus paling dulu diperiksa.

Sumber: nasional.kompas.com