Huntara yang dibangun BNPB mengikuti standar minimal: ruang 4×6 meter dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi atau toilet. Sedangkan huntap (hunian tetap) dirancang setara rumah tipe 36 yang memiliki dua kamar tidur, ruang tamu, dan satu kamar mandi. Perbedaan ini memastikan warga punya tempat tinggal layak sambil rumah tetap mereka dibangun.
Tiga Skema Pembangunan Hunian
BNPB menawarkan fleksibilitas kepada warga terdampak dalam memilih lokasi hunian. Skema pertama adalah komunal atau relokasi terpusat dalam satu kompleks pemukiman baru yang dirancang khusus. Skema kedua disebut in situ, yakni hunian dibangun di atas tanah asal sebelum rumah rusak. Skema ketiga adalah mandiri: dibangun di atas lahan milik sendiri tapi lokasi berbeda (pindah lokasi).
Jika lahan pribadi warga cukup luas, mereka bisa mendapat huntara dan huntap di lahan yang sama, menghemat pengurusan lokasi dan koordinasi.
Tujuh Kabupaten Keluar dari Status Darurat
Gempa M7,7 yang mengguncang NTT pada 16 Agustus 2026 membuat ribuan struktur bangunan runtuh dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Menjelang Oktober, pemerintah mulai mengakhiri status tanggap darurat bertahap.
Enam dari tujuh kabupaten terdampak sudah menutup periode tanggap darurat akhir September lalu. Tiga kabupaten terakhir — Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo — mengakhiri status tanggap darurat pada 28 September 2026.
Penutupan status tanggap darurat tidak berarti krisis berakhir. Sebaliknya, fase ini menandai transisi dari respons cepat ke pemulihan jangka panjang. Pembangunan hunian dan penyaluran dana perbaikan adalah inti dari fase pemulihan tersebut.
Target BNPB bulan depan adalah mengakselerasi pencairan dana stimulan dan melanjutkan konstruksi hunian. Suharyanto menekankan kecepatan tanpa mengorbankan verifikasi yang ketat, agar bantuan tepat sasaran dan warga segera bisa membangun kembali kehidupan mereka setelah kehilangan rumah akibat bencana alam yang menghantam dua bulan lalu.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.