JAKARTA — Ruang ekspor sawit Indonesia berisiko menyempit saat kebutuhan biodiesel terus naik. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan kebijakan biofuel fleksibel, dengan alokasi sawit untuk biodiesel menyesuaikan harga minyak sawit dan minyak bumi.
Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sarjono menyampaikan usulan itu dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Jakarta, Selasa (5/10). Ketika harga minyak bumi tinggi, pemerintah dapat mendorong penggunaan sawit untuk biodiesel melalui subsidi. Namun, saat harga minyak sawit lebih tinggi, sebagian pasokan dapat dialihkan untuk ekspor.
“Kita dari pandangan GAPKI melihat bahwa mungkin akan lebih baik kalau kita menjadi pertimbangan untuk menerapkan kebijakan biofuel itu lebih fleksibel,” kata Mukti.
Usulan ini berkaitan langsung dengan pasokan dan penerimaan negara. Konsumsi sawit dalam negeri yang bertambah dapat mengurangi volume untuk ekspor, sementara pungutan ekspor menjadi salah satu sumber pembiayaan subsidi biodiesel.
Konsumsi biodiesel terus menambah kebutuhan CPO
GAPKI memperkirakan ekspor atau volume produksi yang tersedia untuk diekspor berpotensi turun sekitar 3-4 juta ton pada 2027. Mukti mengaitkan proyeksi itu dengan kenaikan konsumsi domestik dan produksi CPO nasional yang cenderung stagnan.
Produksi sawit Indonesia dalam lima tahun terakhir, menurut Mukti, berada di kisaran 51-56 juta ton. Pada periode yang sama, kebutuhan dalam negeri meningkat untuk pangan, oleokimia, dan biodiesel. Tekanan pada pasokan ekspor muncul ketika permintaan domestik bertambah sementara produksi tidak banyak berubah.
Kebutuhan CPO untuk biodiesel juga diperkirakan terus naik. Mukti menyebut penggunaan sekitar 12,4 juta ton pada 2025, lebih dari 14 juta ton pada 2026, dan berpotensi mencapai 17 juta ton pada 2027.
“Kalau tahun kemarin sekitar 12,4 juta ton, tahun 2026 kurang lebih akan mencapai 14 juta ton lebih, kemudian 2027 kemungkinan akan mencapai 17 juta ton CPO,” katanya.
Bagi industri, perubahan alokasi itu menentukan seberapa banyak sawit tersedia untuk pasar ekspor. Bagi penerimaan negara, penurunan ekspor dapat menekan pungutan yang dipakai membiayai subsidi biodiesel. Mukti mengingatkan bahwa subsidi tersebut bukan berasal dari APBN, melainkan pungutan ekspor.
“Subsidi biodiesel itu bukan berasal dari APBN, itu berasal dari pungutan ekspor. Jadi kalau ekspornya itu turun, ya pungutan ekspornya mesti pendapatannya akan turun,” ujarnya.
GAPKI minta produktivitas kebun dan pasokan energi disiapkan
Menurut Mukti, fleksibilitas kebijakan dapat mengikuti perubahan harga kedua komoditas. Saat minyak bumi sangat mahal, subsidi bisa mendukung pemakaian sawit sebagai bahan bakar. Sebaliknya, ketika harga minyak sawit lebih tinggi, ekspor dapat menjadi pilihan alokasi.
Ia membandingkan pendekatan yang diusulkan dengan kebijakan energi Brasil. Intinya, alokasi tidak ditetapkan kaku, melainkan mempertimbangkan situasi harga agar kebutuhan energi dan peluang ekspor dapat berjalan beriringan.
Namun, pengaturan alokasi saja tidak menambah produksi. GAPKI menilai peningkatan produktivitas perkebunan perlu menjadi bagian dari antisipasi, terutama di perkebunan rakyat. Salah satu upaya yang disebut Mukti ialah program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Usulan lain adalah membangun kawasan khusus pengembangan sawit untuk kebutuhan energi. Dengan pasokan yang memang didedikasikan bagi biodiesel, GAPKI berharap kebutuhan energi tidak mengambil jatah sawit untuk pangan atau ekspor.
“Kami mengusulkan kalau pemerintah bisa membuat dedicated area. Jadi pengembangan tanaman kelapa sawit yang khusus didedikasikan untuk energi. Terus yang melakukan tentunya pemerintah dan saya pikir juga sudah mulai di Papua,” kata Mukti.
Ia menilai kawasan khusus itu dapat membantu menjaga pemenuhan beberapa kebutuhan sekaligus apabila pengembangannya berhasil. Langkah berikutnya, menurut usulan GAPKI, adalah menyiapkan pengembangan kawasan energi tersebut dan mendorong peremajaan kebun rakyat untuk memperkuat produktivitas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.