Kemlu ungkap proses pembebasan empat WNI yang disandera perompak Somalia

TANGERANG — Kemlu mengungkap proses pembebasan empat WNI yang disandera perompak Somalia selama lima bulan, setelah operasi diplomasi tertutup yang didukung pemerintah Puntland berhasil pada 29 September 2026. Keempat ABK MT Honour 25 itu tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Selasa (6/10).

Negosiasi berlangsung tanpa dibuka ke media demi menjaga keselamatan para sandera. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan pemerintah khawatir informasi mengenai perundingan bisa dimanfaatkan kelompok pembajak untuk menekan pihak Indonesia.

Dampaknya langsung terasa bagi keluarga para ABK: setelah berbulan-bulan menunggu kabar di tengah proses yang dirahasiakan, empat warga Indonesia itu kini telah kembali ke Tanah Air. Namun, proses tersebut melibatkan kru dari beberapa negara sehingga koordinasi tidak hanya bergantung pada pemerintah Indonesia.

Diplomasi tertutup untuk menjaga keselamatan sandera

Arrmanatha menyampaikan bahwa sejak awal pemerintah memilih tidak membeberkan langkah perundingan kepada publik. Menurut dia, negosiasi, diplomasi, dan komunikasi dengan pihak terkait perlu dijalankan tanpa memberi ruang bagi penyandera untuk mengambil keuntungan dari informasi yang beredar.

“Memang sejak awal kita tidak terbuka memberitahukan kepada media bagaimana proses ini, karena memang itu adalah suatu proses perundingan, negosiasi, diplomasi yang kita tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kita,” kata Arrmanatha di Tangerang, Rabu.

Kerangka itu juga menjadi alasan pemerintah menjaga dinamika di meja perundingan tetap tertutup. Arrmanatha mengatakan kebijakan tersebut ditujukan agar pembicaraan tidak berujung pada risiko tambahan bagi WNI yang masih berada dalam situasi penyanderaan.

“Kebijakan itu diambil untuk memastikan agar seluruh dinamika di meja perundingan tidak dimanfaatkan oleh pihak penyandera yang dapat merugikan keselamatan WNI di lapangan,” ujarnya.

Prosesnya panjang. Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah Somalia, pemilik kapal, serta perwakilan negara asal kru lain yang turut menjadi korban. Dukungan pemerintah Puntland ikut menopang operasi pembebasan yang terlaksana pada 29 September 2026.

Empat WNI bagian dari 17 kru yang disandera

Jumlah kru kapal yang menjadi korban penyanderaan mencapai 17 orang. Empat di antaranya warga negara Indonesia, sementara kru lainnya berasal dari India, Pakistan, dan Myanmar.

Keempat WNI itu ialah Ashari Samadikun, kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Adi Faizal, 2nd Officer asal Kabupaten Bulukumba; Wahudinanto, Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah; serta Fiki Mutakin dari Bogor, Jawa Barat.

Rincian tersebut menunjukkan bahwa pembebasan bukan hanya urusan satu negara. Karena awak kapal berasal dari beberapa negara, komunikasi lintas pemerintah dan pihak pemilik kapal menjadi bagian penting dalam proses yang berlangsung berbulan-bulan itu.

Bagi keluarga, kepulangan para ABK menandai berakhirnya masa menunggu yang berat. Menlu menyampaikan penghargaan kepada keluarga yang tetap sabar selama proses berjalan, sekaligus memberi apresiasi khusus kepada Ashari Samadikun karena dinilai bertanggung jawab menjaga keselamatan seluruh kru, terutama WNI.

Koordinasi pemerintah berlanjut setelah kepulangan

Arrmanatha juga menyebut peran Menko PMK Sugiono dalam mengawal perundingan dan upaya pembebasan sejak insiden penyanderaan bermula. Sugiono sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri, kata Arrmanatha, berkoordinasi secara berkala dengan Kementerian Perhubungan, keluarga, pemilik kapal, dan Komisi I DPR RI. Koordinasi itu dilakukan untuk menyampaikan informasi sekaligus menghimpun dukungan bagi upaya pembebasan.

Keempat ABK telah tiba di Indonesia, tetapi kepulangan mereka juga membawa perhatian pada pemulihan setelah mengalami situasi sulit selama lima bulan lebih di kapal. Pemerintah menyatakan proses koordinasi dengan pihak terkait tetap berjalan setelah mereka kembali.

Langkah berikutnya adalah memastikan komunikasi antara kementerian, keluarga, dan pemilik kapal terus berlangsung, sembari para ABK menjalani masa pemulihan di Tanah Air.