TEHERAN, JOURNALARTA.COM – Menteri Perminyakan Iran, Mohsen Paknejad, secara resmi mengundurkan diri pada Minggu, 4 Oktober 2026, malam. Pengunduran diri ini terjadi di tengah blokade Amerika Serikat yang menghentikan ekspor minyak Iran, ambruknya nilai rial, dan inflasi yang melambung hingga 85 persen.
Kantor Kepresidenan Iran mengumumkan bahwa Presiden Masoud Pezeshkian telah menerima surat pengunduran diri Paknejad. Sebagai penggantinya, Hamid Bovard, CEO National Iranian Oil Company (NIOC), ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perminyakan berdasarkan dekret Pasal 135 Konstitusi.
Mohsen Paknejad, yang menjabat sejak Agustus 2024, dilaporkan mengajukan pengunduran diri dengan alasan pribadi. Menurut Deputi Komunikasi Presiden, Mehdi Tabatabaei, pengajuan ini sempat ditolak oleh Pezeshkian namun akhirnya diterima karena Paknejad bersikeras. Presiden Pezeshkian menyampaikan apresiasi atas pengabdian Paknejad.
Blokade AS dan Ekspor Minyak Nol
Pengunduran diri Paknejad tak lepas dari tekanan ekonomi yang memuncak di Iran. Amerika Serikat melancarkan Operasi Pengasingan Ekonomi pada 25 Agustus 2026, dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Operasi ini mencakup blokade laut total terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sebagai respons atas tindakan Iran yang mencegat tanker di Selat Hormuz dan menembak kapal tak berizin.
Konsekuensinya, Menteri Keuangan AS mengklaim bahwa Iran kini memiliki nol kapal di laut dan pendapatan minyak mereka minggu ini mencapai nol. Gubernur Bank Sentral Iran juga mengakui bahwa ekspor minyak efektif nol. Padahal, Selat Hormuz menjadi jalur vital yang menangani 20% minyak dan LNG dunia, serta pendapatan minyak menyumbang 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Iran.
Skandal Keuangan dan Rial Terpuruk
Tiga hari sebelum pengunduran diri Paknejad, media Farhikhtegan membongkar skandal senilai hampir US$2 miliar (sekitar Rp35,6 triliun). Perantara ekspor minyak Iran dilaporkan menunggak pembayaran ke NIOC. Tiga oknum pemegang konsesi minyak disebut-sebut menunggak ratusan juta dolar masing-masing. Parlemen Iran langsung membuka investigasi atas kasus ini, yang diyakini analis sebagai bagian dari perang internal perebutan devisa.
Krisis diperparah dengan ambruknya nilai rial Iran ke titik terparah sepanjang sejarah. Nilai tukar dolar mencapai 269.000 toman (2,69 juta rial) per US$1, naik 12% sejak 9 September dan turun lebih dari 10% dalam sebulan. Empat hari sebelumnya, nilai tukar masih 255.000 toman, jauh berbeda dengan dua tahun lalu yang hanya 60.000 toman per dolar AS. Gaji minimum di Iran saat ini hanya sekitar US$66 atau sekitar Rp1,1 juta per bulan, membuat warga mengantre panjang untuk BBM dan pedagang melakukan demo massal dengan menutup toko.
Inflasi Mencekik dan Ekonomi Minus
Situasi ekonomi semakin berat dengan inflasi umum mencapai 85% menurut laporan Guardian pada 6 Oktober, meskipun IMF memprediksi 69%. Inflasi makanan melonjak hingga 130%, membuat harga roti, daging, minyak, dan obat-obatan melambung tinggi. Akibatnya, banyak warga hanya mampu membeli setengah roti saja.
Perekonomian Iran juga mengalami kontraksi sebesar -10% pada kuartal pertama 2026. Defisit BBM domestik mencapai 10 juta liter per hari, memaksa pemerintah menaikkan harga bensin di atas kuota subsidi 110 liter per bulan pada September, yang memicu antrean panjang. Ketua sindikat listrik, Faghihzadeh, juga memperingatkan kemungkinan pemadaman listrik total (blackout) saat musim dingin karena defisit gas 400 juta m3 per hari dan listrik 20.000 MW pada 2025.
Beberapa jam sebelum pengunduran dirinya, Paknejad sempat berkata di TV, “Pendapatan dari minyak yang telah kita jual masih terus masuk dan itu akan terus berlanjut, insya Allah.” Komentator Zerohedge menanggapi pernyataan ini dengan sarkasme, “Ketika menteri minyak sandarkan cash flow ke ‘insya Allah’, berarti cash flow-nya memang sudah tidak ada.”
Dampak dan Sosok Pengganti
Pengunduran diri ini sempat membuat harga minyak Brent melonjak menjadi US$101,51 per barel (+0,92%) pada 7 Oktober, dipicu kekhawatiran pasar akan pembalasan Iran dengan memblokir Selat Hormuz secara total. Namun, pelepasan 100 juta barel cadangan oleh G7 dan pulihnya ekspor Timur Tengah menahan harga di kisaran US$100-102.
Sosok pengganti, Hamid Bovard, merupakan CEO NIOC yang sudah berada di bawah sanksi AS sejak Februari 2025 karena mengelola armada tanker gelap (shadow fleet) Iran. Zubiqo mengomentari penunjukan Bovard sebagai pengakuan Teheran bahwa strategi ekspor mereka kini sepenuhnya bergantung pada armada bayangan. Hal ini bukan solusi, melainkan simbol keputusasaan di tengah krisis.
Situasi ekonomi yang memburuk ini memunculkan pertanyaan tentang stabilitas rezim. Penasihat Keamanan Nasional Mohsen Rezaei pada 4 Oktober mengatakan, “Ekonomi masuk periode tersulit sepanjang sejarah.” Pernyataan itu ditambah dengan gelombang protes dari pensiunan, guru, dan perawat yang mogok kerja karena gaji tak lagi mencukupi kebutuhan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.