Ternyata Ini Penyebab PPPK Paruh Waktu Tendik Sulit Ditarik Pusat, Ada Solusinya

JAKARTA — Persoalan penarikan PPPK paruh waktu tenaga kependidikan ke pemerintah pusat berkaitan dengan kendala yang belum dijelaskan dalam bahan sumber. Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN) Ratna Purwakesi menyebut ada solusi untuk mengatasi persoalan itu.

Informasi tersebut disampaikan JPNN.com dalam pemberitaan yang terbit pada 7 Oktober 2026. Namun, bahan yang tersedia belum memuat rincian penyebab kesulitan maupun bentuk solusi yang dimaksud Ratna.

PPPK paruh waktu tendik dan persoalan penarikan ke pusat

Tenaga kependidikan atau tendik menjalankan pekerjaan pendukung di lingkungan pendidikan. Dalam isu yang diberitakan, perhatian tertuju pada PPPK paruh waktu tendik yang disebut sulit ditarik ke pusat, yakni ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Ratna menyampaikan adanya solusi, tetapi kutipan pernyataan lengkapnya tidak tercantum dalam bahan sumber. Karena itu, belum ada dasar untuk menjelaskan apakah solusi tersebut menyangkut perubahan aturan, mekanisme pengangkatan, status kepegawaian, pembiayaan, atau koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Begitu pula dengan penyebab kendala. Bahan yang tersedia tidak menerangkan instansi mana yang memproses penarikan, tahapan yang tersendat, atau kelompok tendik mana yang terdampak. Rincian itu penting agar pembaca dapat membedakan persoalan administratif dari kebijakan kepegawaian yang lebih luas.

Apa dampaknya bagi tenaga kependidikan?

Bagi tendik berstatus PPPK paruh waktu, kepastian mengenai proses dan pihak yang bertanggung jawab menentukan kejelasan langkah berikutnya. Tanpa rincian tentang mekanisme penarikan, pekerja maupun pengelola pendidikan belum dapat mengetahui apakah perubahan status atau penempatan akan berlangsung, dan siapa yang perlu mengambil keputusan.

Dampaknya juga menyentuh pengelolaan tenaga pendukung sekolah. Jika persoalan penarikan berkaitan dengan koordinasi pusat dan daerah, kejelasan prosedur akan membantu instansi terkait menjawab kebutuhan tenaga sekaligus menjelaskan status pegawai. Namun, bahan sumber belum menyatakan bahwa koordinasi menjadi penyebab kasus ini.

JPNN.com menyebut Ratna Purwakesi sebagai Sekretaris Jenderal DPP GTKN dan mengaitkannya dengan solusi bagi PPPK paruh waktu tendik yang sulit ditarik ke Kemendikdasmen. Bahan yang diberikan hanya memuat keterangan singkat tersebut, tanpa penjelasan lanjutan atau tanggapan dari kementerian.

Karena itu, rincian mengenai bentuk solusi, syarat penerapan, serta jadwal tindak lanjut belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia. Pernyataan Ratna tentang adanya solusi menjadi keterangan utama dalam laporan JPNN.com, sementara mekanisme penyelesaiannya masih menunggu penjelasan lebih lengkap.

Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.