KUALA LUMPUR — Upah minimum Malaysia naik menjadi 2.000 ringgit atau sekitar Rp8.756.632 per bulan mulai Juni 2027. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan itu dalam penyampaian Anggaran Belanja Persekutuan 2027, dengan pengecualian bagi UMKM berpenjualan tahunan di bawah 50 juta ringgit.
Kenaikan dari 1.700 ringgit tersebut diperkirakan langsung menjangkau lebih dari empat juta pekerja. Pemerintah meminta perusahaan swasta mengikuti aturan baru, sementara standar upah yang lebih tinggi juga ditetapkan untuk pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi.
Upah minimum Malaysia dan pengecualian UMKM
Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan Malaysia, menyatakan perusahaan swasta perlu mematuhi ketentuan yang telah disampaikan kepada parlemen. Kebijakan tersebut dijadwalkan berlaku mulai Juni 2027, sehingga pemberi kerja memiliki waktu untuk menyesuaikan pengupahan sebelum aturan berjalan.
Pengecualian diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penjualan tahunan di bawah 50 juta ringgit, setara sekitar Rp218 miliar. Pemerintah menyebut langkah itu ditujukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis skala kecil saat standar upah minimum meningkat.
Bagi pekerja, perubahan ini berarti batas upah bulanan yang diwajibkan pemerintah akan lebih tinggi. Dampaknya tidak berhenti pada pendapatan pekerja: perusahaan juga perlu meninjau struktur gaji dan kesiapan biaya tenaga kerja. Untuk UMKM yang masuk ambang pengecualian, aturan kenaikan umum itu tidak berlaku, sehingga perlakuan kebijakan berbeda menurut skala penjualan usaha.
Rincian dalam laporan Republika.co.id menyebut nilai upah baru sebesar 2.000 ringgit per bulan dan tanggal berlakunya pada Juni 2027.
Laporan CNBC Indonesia yang mengutip Channel News Asia juga mengaitkan kenaikan upah dengan anggaran Malaysia 2027, tetapi bahan pembanding yang tersedia tidak mencantumkan rincian upah 2.000 ringgit maupun tanggal mulai penerapan.
Karena itu, angka kebijakan dan jadwal dalam artikel ini mengikuti laporan utama.
Standar lebih tinggi untuk lulusan dan pekerja semiterampil
Pemerintah Malaysia menetapkan upah minimum 2.500 ringgit atau sekitar Rp10.945.790 per bulan bagi pekerja semiterampil dan lulusan perguruan tinggi. Ketentuan itu menempatkan kelompok tersebut di atas batas minimum umum yang akan berlaku pada Juni 2027.
Perusahaan investasi pemerintah atau Government-Linked Investment Companies (GLIC) serta perusahaan milik pemerintah atau Government-Linked Companies (GLC) juga menyepakati kenaikan standar upah layak. Nilainya bergerak dari 3.100 ringgit menjadi 3.400 ringgit atau sekitar Rp14.886.274 per bulan.
Anwar meminta pemberi kerja swasta turut memperbaiki imbalan pekerja. “Dalam hal ini saya mendesak seluruh pemberi kerja di sektor swasta mengikuti langkah tersebut dan turut memastikan pekerja menerima imbalan lebih adil,” ujar Anwar Ibrahim.
Langkah GLIC dan GLC memberi gambaran bahwa kebijakan pengupahan pemerintah tidak hanya berpusat pada batas minimum umum. Namun, angka 3.400 ringgit dalam bahan sumber merujuk pada standar upah layak yang disepakati kedua kelompok perusahaan, bukan upah minimum nasional yang berlaku untuk semua pekerja.
Upah masuk dalam anggaran Malaysia 2027
Laporan CNBC Indonesia, dengan mengutip Channel News Asia, menyebut pemerintah Malaysia mengajukan anggaran 2027 sebesar 459,8 miliar ringgit. Angka itu dibandingkan dengan 444,1 miliar ringgit pada tahun ini. Bahan pembanding juga menyebut anggaran operasi sebesar 376,8 miliar ringgit dan anggaran pembangunan sebesar 83 miliar ringgit.
Anggaran tersebut memberi konteks fiskal bagi kebijakan upah, tetapi bahan yang tersedia tidak merinci berapa bagian belanja pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk membiayai kenaikan gaji. Kewajiban membayar upah pekerja berada pada pemberi kerja sesuai aturan yang diumumkan, sementara rincian lebih jauh mengenai pelaksanaan kebijakan belum disebutkan dalam laporan utama.
Bagi pekerja, waktu penerapan menjadi perhatian utama: kenaikan belum berlaku langsung dan baru dijadwalkan pada Juni 2027. Bagi perusahaan, terutama yang tidak termasuk pengecualian, pengumuman ini menjadi dasar untuk menyiapkan penyesuaian pengupahan. Sementara itu, batas penjualan tahunan menentukan apakah UMKM masuk dalam pengecualian yang diumumkan pemerintah.
Dalam pernyataan yang sama, Anwar juga menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk menekan penggunaan tenaga asing tanpa dokumen resmi di Malaysia. Bahan yang tersedia tidak merinci hubungan kebijakan itu dengan jadwal kenaikan upah. Perhatian berikutnya tertuju pada penerapan aturan dan kepatuhan sektor swasta ketika kebijakan mulai berlaku pada Juni 2027.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.