Presiden PKS Minta DPR Tindak Lanjuti Temuan MK soal Ijazah Gate

JAKARTA — Polemik Ijazah Gate mendorong Presiden PKS Almuzzammil Yusuf meminta DPR mengkaji dan menindaklanjuti temuan Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah itu, menurutnya, perlu ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusional setelah muncul aspirasi dari masyarakat.

Bagi pihak yang menginginkan tindak lanjut atas putusan MK, dorongan PKS membuka jalur pembahasan di parlemen. Partai itu menyatakan akan membawa aspirasi tersebut melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait.

Almuzzammil menyampaikan sikap itu saat menerima audiensi aliansi masyarakat sipil di Kantor DPTP PKS, Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri, antara lain, Ray Rangkuti, Effendi Ghazali, Ubaidillah Badrun, serta perwakilan advokat dan organisasi mahasiswa, sebagaimana diberitakan VIVA dan dikutip pada Selasa (13/10/2026).

Polemik Ijazah Gate dibawa ke jalur konstitusional

Almuzzammil mengatakan PKS memahami aspirasi masyarakat yang meminta tindak lanjut atas putusan MK. Ia menilai penyampaian aspirasi itu wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi penanganannya perlu mengikuti ketentuan hukum.

“PKS memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut atas putusan MK,” ucap Almuzzammil saat menerima audiensi tersebut.

Dalam pernyataan lain, ia kembali menekankan bahwa aspirasi berbagai elemen masyarakat sebaiknya diproses secara hukum dan konstitusional. Dengan begitu, pembahasan tidak berhenti pada perdebatan publik, melainkan masuk ke mekanisme lembaga yang memiliki kewenangan.

“PKS memahami aspirasi berbagai elemen masyarakat yang ingin agar putusan MK ditindaklanjuti secara hukum dan konstitusional. Jadi, permintaan itu memang sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi,” kata Almuzzammil.

Fraksi PKS akan membawa aspirasi ke DPR

Presiden PKS itu menyebut partainya akan menjembatani aspirasi masyarakat melalui Fraksi PKS di DPR RI. Ia mengatakan pengkajian akan dilakukan di komisi terkait, yakni Komisi II dan Komisi X.

“DPR perlu mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan. Kami akan membawa aspirasi masyarakat ke DPR RI melalui Fraksi PKS untuk dikaji di komisi terkait (komisi II dan komisi X),” ujar Almuzzammil.

Pernyataan tersebut menempatkan DPR sebagai jalur pembahasan berikutnya. Namun, bahan yang disampaikan tidak merinci bentuk tindak lanjut yang akan diminta Fraksi PKS, jadwal pembahasan, ataupun kesimpulan yang nantinya diharapkan dari komisi terkait.

Bagi masyarakat yang meminta putusan MK ditindaklanjuti, pembahasan di DPR dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi lewat proses kelembagaan. Di saat yang sama, penekanan pada jalur hukum memberi batas yang jelas: polemik perlu ditangani melalui prosedur resmi, bukan sekadar dipanaskan oleh perdebatan di ruang publik.

Audiensi itu juga mempertemukan partai politik dengan sejumlah unsur masyarakat sipil, termasuk advokat dan organisasi mahasiswa. Kehadiran mereka menjadi latar bagi penyampaian tuntutan agar putusan MK mendapat tindak lanjut, meski rincian pandangan setiap peserta tidak dijelaskan dalam bahan sumber.

PKS berharap polemik menjadi pelajaran pemilu

Almuzzammil berharap polemik Ijazah Gate dapat menjadi pelajaran bagi demokrasi Indonesia, terutama dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Ia mengarahkan perhatian pada perbaikan proses, bukan hanya pada kegaduhan yang menyertai polemik.

“Mari kita ambil pelajaran dari polemik dan kegaduhan ijazah gate ini agar proses dan penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik,” katanya.

Langkah berikutnya berada pada Fraksi PKS dan komisi DPR yang disebut akan mengkaji aspirasi tersebut. Belum ada keterangan dalam bahan sumber mengenai jadwal pembahasan atau keputusan DPR; Almuzzammil hanya menyampaikan bahwa aspirasi akan dibawa untuk dikaji lebih lanjut.