Pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro mengingatkan bahwa perubahan pejabat tidak otomatis menjawab persoalan pemerintah. Menurut dia, masalah dapat berakar pada regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang gemuk, atau arah visi makro yang belum dievaluasi.
“Secara substantif, belum tentu. Dalam perspektif komunikasi politik, reshuffle memang dianggap sebagai satu langkah mitigatif yang paling cepat diambil atas suatu persoalan yang belum optimal diselesaikan atau performa kinerja yang kurang menonjol,” ujar Verdy kepada Kompas.com, Jumat (16/10/2026).
Pengingat itu penting bagi pelaksanaan program. Ketika pimpinan kementerian berganti dalam waktu singkat, aparatur sipil negara di bawahnya harus menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan dan pola kerja baru. Verdy menilai proses adaptasi tersebut berisiko mengganggu ritme birokrasi dan memperlambat eksekusi program di lapangan.
Sinyal kendali dan risiko adaptasi birokrasi
Verdy membaca reshuffle beruntun sebagai pesan bahwa Prabowo tidak ragu mengevaluasi kecocokan pejabat dengan perannya. Namun, bagi publik, perubahan cepat juga dapat memunculkan tafsir bahwa penempatan figur sejak awal belum matang dan terkesan mencoba-coba.
Ia juga menyoroti posisi yang berubah di sektor pertahanan, pertanian, imigrasi, hingga BNPB. Menurut Verdy, rangkaian pelantikan itu dapat menjadi sinyal bahwa Istana ingin tampak tanggap, memperkuat jabatan strategis, serta mendorong ketahanan pangan dan keamanan nasional.
Komposisi pejabat yang dilantik, kata Verdy, turut membawa pesan tentang arah pengelolaan pemerintahan. Ia melihat petinggi militer dan kalangan teknokrat mendapat tempat dalam sejumlah posisi strategis, termasuk di BPGMN, BNPB, dan Kementerian Pertahanan.
“Secara politik, Presiden Prabowo sedang menggeser struktur komandonya ke arah yang lebih terpusat, mencari yang lebih sefrekuensi dan berorientasi pada loyalitas untuk kepentingan eksekusi-eksekusi cepat dan teknokratik,” kata Verdy.
Bagi kementerian dan lembaga, ukuran keberhasilan perombakan bukan sekadar siapa yang dilantik, melainkan apakah pergantian itu memperjelas tanggung jawab dan mempercepat kerja. Jika pejabat baru membutuhkan waktu untuk membangun hubungan kerja, sementara aturan dan persoalan mendasar tetap sama, perubahan susunan belum tentu terasa dalam pelaksanaan kebijakan.
Verdy juga mengingatkan bahwa pemerintah menghadapi ujian berat, terutama praktik korupsi yang ia sebut sebagai persoalan serius. Sampai Kamis (15/10/2026), rangkaian Oktober itu telah mencakup 16 perubahan posisi, pelantikan 26 anggota Wantimpres, dan sembilan pelantikan pada gelombang ketiga.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.