Soal Karhutla, Muhammadiyah Tuntut Tanggung Jawab Pelaku Usaha agar Berkegiatan Secara Beretika

Dalam siaran persnya, Haedar menyampaikan harapan agar pemerintah membuat kebijakan strategis dan melakukan pembenahan mendasar atas pengelolaan hutan, lahan, serta kekayaan alam. Ia mengaitkan arah kebijakan itu dengan tekad politik Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola sumber daya alam berbasis konstitusi, khususnya Pasal 30 UUD 1945.

“Karenanya kami berharap pemerintah melakukan kebijakan strategis dan pembenahan mendasar atas kebijakan pengelolaan hutan, lahan, dan kekayaan alam dengan berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan,” ujar Haedar.

ANTARA melaporkan Muhammadiyah turut meminta pemerintah menindak tegas pelaku karhutla, termasuk korporasi dan pihak yang diduga melindungi pelanggaran.

Laporan itu merujuk surat pernyataan PP Muhammadiyah Nomor 87/PER/1.0/H/2026 yang ditandatangani Haedar dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Suyuti pada 20 Oktober 2026.

Sumber utama Republika menekankan tanggung jawab pelaku usaha dan pembenahan tata kelola, sementara laporan ANTARA memperjelas desakan penindakan serta rincian surat.

Pengawasan menjadi ujian pencegahan karhutla

Desakan Muhammadiyah sejalan dengan perhatian organisasi lain terhadap perlunya mengusut penyebab kebakaran. JPNN melaporkan Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI Andi Kurniawan meminta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Letnan Kolonel (Purn) Dr.

Aris Marsudiyanto, menyelidiki karhutla di sejumlah wilayah. Andi juga mendorong penelusuran dugaan kelalaian atau pelanggaran hukum.

Namun, kedua desakan itu memiliki fokus berbeda. PB HMI meminta penyebab kebakaran dan kemungkinan pelanggaran ditelusuri, sedangkan Muhammadiyah menyoroti kewajiban etis pelaku usaha, pemulihan kerugian, pengawasan, dan pembenahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Ujian berikutnya ada pada pelaksanaan: evaluasi izin, pengawasan kegiatan usaha, dan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pencegahan rutin. Muhammadiyah meminta pemerintah memastikan langkah-langkah itu berlanjut sepanjang tahun, bukan hanya setelah kebakaran terjadi.