MANADO — Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, penguatan UMKM perlu dinilai dari manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku usaha, bukan hanya dari besarnya investasi atau pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado, Prof Dr Joy Tulung, menyoroti kredit UMKM di Sulawesi Utara yang tumbuh 2,70 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sementara rasio kredit bermasalah masih 5,06 persen.
Angka itu memperlihatkan dua sisi persoalan: pembiayaan bagi UMKM bertambah, tetapi akses modal dan kemampuan mengelola usaha masih membutuhkan perhatian. Joy menyampaikan pandangannya di Manado, Jumat, saat menilai perkembangan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kredit bertambah, risiko usaha masih perlu ditangani
Pertumbuhan kredit menunjukkan adanya penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Namun, rasio kredit bermasalah yang masih berada pada angka 5,06 persen menjadi pengingat bahwa tambahan modal saja belum tentu cukup untuk menjaga usaha tetap berjalan dan memenuhi kewajiban pinjaman.
Joy menilai evaluasi kebijakan ekonomi perlu melihat kondisi pelaku usaha, bukan hanya indikator makro. “UMKM harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Joy.
Bagi pelaku usaha, persoalan ini terasa langsung dalam keputusan sehari-hari: modal harus kembali menjadi pendapatan agar cicilan dapat dibayar dan operasional terus berjalan. Jika dukungan hanya berhenti pada pembiayaan, usaha yang belum punya tata kelola kuat atau pelanggan tetap tetap menghadapi risiko.
Karena itu, angka kredit perlu dibaca bersama kemampuan usaha bertahan. Data yang disampaikan Joy tidak merinci sektor UMKM yang paling terdampak atau penyebab kredit bermasalah. Namun, ia menegaskan akses pembiayaan dan kemampuan mengelola usaha sama-sama perlu diperhatikan.
Dukungan UMKM perlu menjangkau pasar
Joy meminta program pemberdayaan tidak berhenti pada bantuan modal maupun pelatihan. Menurut dia, pelaku usaha juga memerlukan pendampingan manajemen, digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan kepastian akses pasar.
Bagian pasar penting karena tambahan produksi tidak otomatis menjamin barang terjual. UMKM membutuhkan pembeli dan permintaan yang berkelanjutan agar pendapatan dapat menopang biaya usaha, termasuk pembayaran pinjaman. Tanpa kepastian itu, pembiayaan murah berisiko tidak menyelesaikan masalah utama pelaku usaha.
“UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan murah. Mereka membutuhkan pembeli, pasar yang berkelanjutan, serta kepastian usaha,” ujar Joy.
Implikasinya bagi masyarakat dan perekonomian daerah cukup konkret. Usaha kecil yang mendapat akses ke pembeli lebih berpeluang menjaga kegiatan bisnis dan membuka ruang bagi pekerjaan. Sebaliknya, dukungan yang tidak terhubung dengan kebutuhan pasar dapat membuat pelaku usaha kesulitan mengubah bantuan menjadi pendapatan yang stabil.
Digitalisasi dan pendampingan manajemen, dalam pandangan Joy, perlu berjalan bersama akses pasar dan pembiayaan. Bukan sekadar mengenalkan alat atau memberi pelatihan, melainkan memastikan pelaku usaha mampu mengelola kegiatan bisnis dan menjangkau pembeli.
Evaluasi dua tahun pemerintahan harus melihat daerah
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Joy mendorong penilaian ekonomi yang lebih luas daripada investasi dan pertumbuhan nasional. Evaluasi juga perlu melihat manfaat kebijakan bagi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta kesenjangan ekonomi antar daerah.
Sudut pandang daerah menjadi penting karena angka nasional tidak selalu menggambarkan pengalaman pelaku usaha di setiap wilayah. Data Sulawesi Utara yang disampaikan ISEI Manado memberi gambaran tentang kredit dan risiko UMKM di daerah, sekaligus menunjukkan perlunya melihat hasil kebijakan sampai ke tingkat usaha.
Joy tidak menyebut ukuran capaian atau target khusus untuk program pemerintah. Namun, pesannya jelas: evaluasi perlu menilai apakah kebijakan membantu usaha bertahan, menemukan pembeli, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“UMKM harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi pemerintah,” kata Ketua ISEI Manado Prof Dr Joy Tulung.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.