Pemilu Serbia: Vucic Akui Kalah dari Gerakan Mahasiswa

BELGRADE — Pemilu Serbia berakhir dengan kekalahan yang diakui Presiden Aleksandar Vucic, setelah gerakan mahasiswa yang menentang pemerintahannya diproyeksikan meraih mayoritas di parlemen. Hasil awal itu menandai perubahan politik besar setelah Vucic dan Partai Progresif Serbia berkuasa lebih dari satu dekade.

Dampaknya langsung terasa di ibu kota: warga turun ke jalan merayakan pengakuan kekalahan tersebut, sementara gerakan mahasiswa kini menghadapi tantangan mengubah dukungan pemilih menjadi pemerintahan dan kebijakan. Reuters melaporkan pemungutan suara berlangsung pada Minggu, 25 Oktober 2026; France 24 dan Deutsche Welle juga melaporkan Vucic menerima hasil tersebut.

Pemilu Serbia dan proyeksi kursi parlemen

Vucic menyatakan proyeksi awal menunjukkan daftar yang didukung mahasiswa memperoleh antara 135 dan 140 kursi. Partainya diperkirakan mendapat 105 kursi, sementara tidak ada kelompok lain yang diproyeksikan masuk parlemen, menurut pernyataan Vucic yang dikutip France 24.

Angka itu merupakan perkiraan awal, bukan hasil akhir resmi. Deutsche Welle juga menyebut kisaran 135–140 kursi untuk daftar mahasiswa dan sekitar 105 bagi Partai Progresif Serbia. Kedua laporan memberi gambaran serupa tentang skala kekalahan kubu Vucic, meski hasil final belum tercantum dalam bahan yang tersedia.

Vucic menyampaikan pengakuan itu di Belgrade. Ia menyalahkan media independen Serbia atas kekalahan partainya dan menuduh adanya campur tangan dari negara-negara Eropa yang tidak disebutkan serta “deep state Amerika”, menurut Deutsche Welle. Tuduhan tersebut disampaikan Vucic; sumber yang tersedia tidak memberikan bukti pendukung atas klaim itu.

Protes mahasiswa berawal dari tragedi Novi Sad

Gelombang demonstrasi yang dipimpin mahasiswa telah berlangsung hampir dua tahun. Aksi itu menguat setelah kanopi stasiun kereta di kota Novi Sad ambruk pada 2024 dan menewaskan 16 orang, menurut France 24 dan Deutsche Welle.

Tragedi tersebut memicu kemarahan publik terkait dugaan korupsi, mutu pembangunan, dan kurangnya pertanggungjawaban. Mahasiswa kemudian mengorganisasi protes terhadap apa yang mereka pandang sebagai korupsi dan pemerintahan yang makin otoriter. Pemilu mendadak menjadi titik temu antara tuntutan perubahan itu dan persaingan politik nasional.