DPRD Solok dukung pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif

SOLOK — Lahan yang belum digarap di Kota Solok berpeluang menjadi tempat belajar sekaligus sumber usaha bagi petani. DPRD Kota Solok mendukung pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian produktif, termasuk melalui pembuatan lahan percontohan atau demonstrasi plot (demplot).

Dukungan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli saat menerima audiensi pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Solok di Solok, Senin. Rencana tersebut masih perlu disesuaikan dengan potensi lahan dan kebutuhan petani, dengan koordinasi bersama organisasi perangkat daerah terkait.

Bagi petani, demplot dapat menjadi ruang untuk melihat penerapan cara bertani dan teknologi secara langsung. Namun, lahan percontohan saja belum cukup: akses pasar, pendampingan, dan kecocokan komoditas turut menentukan apakah pengembangan lahan bisa meningkatkan pendapatan.

Lahan percontohan perlu sesuai kebutuhan petani

Fauzi mengatakan lahan yang belum dimanfaatkan dapat mendukung pengembangan sektor pertanian Kota Solok. Ia menilai gagasan menjadikan kota itu lokasi percontohan pertanian sebagai langkah yang baik, terutama karena masih ada lahan tidur yang berpotensi dikembangkan.

“Gagasan menjadikan Kota Solok sebagai lokasi percontohan di bidang pertanian merupakan langkah yang sangat baik. Apalagi, masih terdapat lahan tidur yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lahan percontohan atau demplot pertanian,” kata Fauzi.

Menurut Ketua DPRD Kota Solok itu, pengembangan lahan secara produktif berpotensi mendorong hasil pertanian dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Programnya, kata dia, perlu dirancang sesuai kebutuhan di lapangan dan diarahkan untuk memperkuat perekonomian petani.

Organisasi petani juga dapat menjadi mitra pemerintah daerah. Fauzi berharap DPD Tani Merdeka Indonesia berkoordinasi dengan perangkat daerah agar rencana yang disusun punya sasaran jelas dan dapat berjalan berkelanjutan.

Tantangan petani menjadi perhatian

Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Solok Yutris Can mengatakan organisasinya berupaya memperjuangkan kepentingan petani serta meningkatkan kesejahteraan warga yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Ia menyebut petani menghadapi perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta keterbatasan akses pasar dan teknologi pertanian. Tantangan itu membutuhkan dukungan dan pendampingan agar usaha mereka dapat berkembang.

“Tujuan kami membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui perluasan akses pasar, pelatihan pertanian modern, pemanfaatan teknologi, serta pendampingan usaha,” ujar Yutris.

Organisasinya juga ingin memperkuat praktik pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan melalui usaha pertanian skala kecil serta kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait. Menurut Yutris, koordinasi dengan pemerintah daerah diperlukan agar program yang disusun menjawab kebutuhan petani.

Dampaknya akan terasa apabila rencana itu berujung pada pendampingan yang membantu petani mengatasi kendala produksi sekaligus menjangkau pasar. Tanpa dukungan yang sesuai, lahan yang kembali digarap belum tentu memberi manfaat ekonomi yang bertahan bagi masyarakat.

Koordinasi mendahului rencana pelaksanaan

Dalam audiensi, kedua pihak membahas potensi pertanian Kota Solok dan gagasan menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi percontohan. Pertemuan itu menjadi penjajakan kerja sama, belum merupakan keterangan bahwa program demplot sudah mulai berjalan.

Langkah berikutnya, menurut bahan yang disampaikan, mencakup pendataan potensi lahan, pemilihan komoditas yang sesuai, dan koordinasi dengan instansi terkait. Rangkaian itu diperlukan agar pemanfaatan lahan tidak lepas dari kondisi setempat dan kebutuhan petani.

DPD Tani Merdeka Indonesia Kota Solok juga tengah menyiapkan pelantikan kepengurusan yang dijadwalkan pada 28 Oktober 2026. Organisasi itu menyebut agenda tersebut sebagai bagian dari pembentukan kepengurusan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

Rencana pertanian percontohan masih menunggu tindak lanjut koordinasi antara organisasi petani dan pemerintah daerah, termasuk pendataan lahan serta penentuan komoditas yang akan dikembangkan.