WASHINGTON — Hadiah kecurangan pemilu sebesar US$1 juta dijanjikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi siapa pun yang melaporkan dugaan pelanggaran hingga berujung pada penangkapan dan vonis. Trump mengumumkan tawaran itu pada Senin, menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November 2026.
Program ini berpotensi mendorong lebih banyak laporan dugaan kecurangan, tetapi pemerintah belum menjelaskan cara mengirim tip, sumber pendanaan hadiah, ataupun siapa yang akan menilai kelayakan klaim. Ketidakjelasan itu muncul saat kendali Kongres dipertaruhkan dan Trump memperluas keterlibatan pemerintahannya dalam urusan pemilu.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyatakan hadiah berlaku untuk laporan mengenai pemilu sebelumnya maupun pemilu paruh waktu mendatang. Ia mengaitkan pembayaran dengan adanya penangkapan dan vonis terhadap orang yang disebut melakukan kecurangan.
Belum ada mekanisme yang diumumkan. Gedung Putih menolak memberi komentar di luar unggahan Trump, menurut laporan Los Angeles Times. France 24 dan Strait Times juga melaporkan bahwa presiden tidak menjelaskan bagaimana hadiah akan dibiayai atau dikelola.
Siapa yang menentukan laporan layak dibayar?
Pertanyaan soal pengawasan bukan hal baru. Pekan sebelumnya, pemerintahan Trump meluncurkan program terpisah yang ditujukan untuk membayar orang yang memberikan informasi guna membantu pemerintah memerangi penipuan. Saat program itu diumumkan, Trump mengatakan dirinya akan menentukan siapa yang menerima pembayaran.
“Saya akan menjadi penengah untuk semua keputusan ini,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menilai apakah seseorang pantas menerima bayaran dan akan bersikap sangat murah hati.
Dua hakim mempertanyakan pengacara Departemen Kehakiman mengenai kesesuaian posisi pemerintah dengan hukum. Namun, belum jelas apakah Trump akan mengambil peran serupa dalam program tip kecurangan pemilu. Rincian tentang proses penilaian dan jalur pengaduan tetap belum tersedia.
Perbedaan pentingnya ada pada syarat hadiah baru ini: laporan harus diikuti penangkapan dan vonis. Tanpa penjelasan tentang standar pembuktian maupun pihak yang memeriksa laporan, publik belum bisa mengetahui bagaimana pemerintah akan membedakan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari klaim yang tidak terbukti.
Langkah pemilu Trump dipersoalkan
Pengumuman hadiah datang setelah sejumlah langkah pemerintahan Trump yang memperbesar peran federal dalam pemilu. Bahan Los Angeles Times menyebut upaya di Alaska untuk membatalkan kemungkinan kemenangan Demokrat dalam pemilihan Senat serta dorongan di California untuk memisahkan surat suara pemilih yang dianggap pemerintah kemungkinan bukan warga negara.
Strait Times melaporkan pemerintahan Trump juga menekan negara bagian untuk menyerahkan data pendaftaran pemilih dan berpendapat bahwa langkah yang lebih ketat diperlukan demi kepercayaan publik. Sejumlah pejabat pemilu, termasuk dari Partai Demokrat dan sebagian Partai Republik, menilai langkah federal semacam itu sebagai campur tangan berlebihan, menurut laporan tersebut.
Trump juga meminta Partai Republik mengambil kendali lebih besar atas pemilu dan mendorong pembatasan surat suara melalui pos. Ia meragukan integritas pemilihan pendahuluan California dengan menuduh Demokrat berbuat curang tanpa menyertakan bukti, menurut Los Angeles Times. Kantor jaksa federal di Los Angeles menyelidiki tuduhan itu.
Dampaknya langsung menyentuh kepercayaan pemilih terhadap proses pemilu. Jika laporan warga tidak punya jalur pemeriksaan yang transparan, klaim yang belum teruji dapat memperkeruh suasana politik; sebaliknya, dugaan yang memiliki bukti perlu ditangani melalui prosedur hukum yang jelas. Sampai sekarang, pemerintah belum memaparkan prosedur tersebut.
Janji hadiah muncul saat persaingan Kongres ketat
Pemilu paruh waktu pada 3 November akan menentukan kendali Kongres. Republikan menghadapi tantangan mempertahankan mayoritas, sementara jajak pendapat yang dikutip Los Angeles Times menunjukkan partai itu menghadapi hambatan menjelang pemungutan suara. France 24 juga melaporkan Demokrat sedang menguat dalam sejumlah jajak pendapat menjelang pemilu.
Trump sebelumnya berjanji memberi US$5.000 kepada setiap orang dewasa di AS jika Partai Republik mempertahankan kendali Kongres. Janji itu menuai kritik lintas partai, dan sejumlah pihak menyebutnya berpotensi menjadi suap. France 24 menyebut realisasi pembayaran tersebut akan memerlukan persetujuan Kongres.
Trump pernah menyebarkan klaim palsu mengenai sistem pemungutan suara dan mempertanyakan integritas pemilu. Dalam pidato kepada pendukung di konvensi Partai Republik di Dallas pada September, ia meminta mereka untuk “berbuat curang habis-habisan, seperti yang mereka lakukan,” menurut bahan Los Angeles Times. Pernyataan itu berlawanan dengan seruannya agar pemilu berlangsung jujur.
Dengan pemungutan suara tinggal beberapa hari, pertanyaan berikutnya adalah apakah pemerintah akan mengumumkan aturan resmi untuk menerima dan memeriksa laporan, termasuk siapa yang berwenang memutuskan pembayaran hadiah US$1 juta.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.