SINGAPURA — Singapura menyiapkan impor LNG tambahan dan mencari sumber gas dari berbagai negara setelah Indonesia memangkas ekspor gas sebesar 31 BBTUD mulai Sabtu (24/10/2026). Pengurangan pasokan itu mencakup gas dari Natuna dan Jambi Merang, yang sebelumnya dikirim ke Singapura.
Pemerintah Singapura menyatakan pasokan energi tetap dijaga lewat fasilitas LNG, cadangan diesel untuk pembangkit listrik, dan pemeriksaan terhadap kontrak pemasok. Di Indonesia, sebagian gas yang sebelumnya diekspor dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk pembangkit listrik.
Singapura siapkan sumber gas alternatif
Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng mengatakan pemerintah akan memperluas asal impor gas, menjaga kesiapan fasilitas gas alam cair atau LNG, serta memastikan Singapore GasCo dapat membeli LNG tambahan jika diperlukan. Pernyataan itu disampaikan melalui laman resmi kementeriannya pada Senin (26/10/2026).
“Mendiversifikasi sumber gas alam kita dari seluruh dunia; Mempertahankan fasilitas LNG siaga kami; dan Memastikan bahwa Singapore GasCo siap mengimpor lebih banyak LNG kapan pun dibutuhkan,” kata Tan.
Singapura juga meminta perusahaan pembangkit listrik menjaga persediaan bahan bakar diesel untuk menghadapi gangguan pasokan gas. Negara itu sedang membangun terminal LNG kedua dan menata bauran energinya agar memiliki pilihan pasokan di luar gas pipa.
Tan meminta warga tidak panik. Ia mengatakan Singapura pernah menghadapi pengurangan pasokan serupa tanpa gangguan, dan pemerintah akan menjaga keandalan energi.
“Kami telah menangani pengurangan semacam ini di masa lalu dengan lancar tanpa insiden. Dan Pemerintah akan terus memastikan keandalan dan ketahanan pasokan energi Singapura,” ujarnya.
Pemangkasan gas dialihkan untuk kebutuhan domestik
Di Indonesia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengumumkan pengurangan ekspor sebanyak 31 BBTUD mulai Sabtu (24/10). Rinciannya, 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Jambi Merang di Sumatera. Katadata melaporkan pengalihan itu ditujukan untuk menopang kebutuhan gas pembangkit listrik di dalam negeri, termasuk di Batam, Bintan, dan Sumatera.
Langkah ini punya dampak langsung bagi kedua negara. Bagi Indonesia, gas yang dialihkan dapat membantu menjaga pasokan untuk pembangkit domestik. Bagi Singapura, berkurangnya pasokan pipa membuat kesiapan impor LNG dan sumber energi alternatif menjadi lebih penting. Perubahan pasokan juga menempatkan pelaksanaan kontrak komersial dalam perhatian.
Angkanya berbeda dari laporan Viva yang mengutip penjelasan Otoritas Pasar Energi Singapura: pengurangan sebesar 17 BBTUD selama 18 hari disebut kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian Singapura, yang tercatat lebih dari 1.000 BBTUD.
Angka itu tidak sama dengan pengurangan 31 BBTUD yang diumumkan SKK Migas. Karena itu, kedua angka tersebut merujuk pada keterangan berbeda dan tidak dapat diperlakukan sebagai satu nilai yang sama.
Kontrak pasokan masuk pemeriksaan
Tan menjelaskan pasokan gas pipa dari Indonesia diatur melalui kontrak komersial antara importir Singapura, Gas Supply Pte Ltd (GSPL), dan pemasok Indonesia. GSPL akan menghubungi pemasok untuk memeriksa apakah pemangkasan itu melanggar ketentuan kontrak. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat menempuh upaya hukum komersial yang tersedia dalam perjanjian.
“Kami mengharapkan kontrak tersebut dipatuhi. GSPL akan menghubungi pemasoknya untuk menentukan apakah ada pelanggaran kontrak, dan jika demikian, akan menempuh upaya hukum komersial yang tercantum dalam kontrak,” kata Tan.
Menurut bahan yang mengutip penelusuran The Straits Times, gas dari Sumatera dipasok kepada Gas Supply. Sementara itu, gas Natuna dikirim melalui pipa bawah laut ke fasilitas penerimaan yang dikelola Sembcorp Gas. Laporan tahunan Sembcorp Industries 2023 mencatat perusahaan itu memiliki perjanjian pembelian gas dari ladang Natuna Barat senilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura.
Kedua kontrak pasokan tersebut diperkirakan berlaku hingga 2028. Indonesia telah merencanakan pengurangan ekspor gas ke Singapura sejak beberapa tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (22/10) mendahului keputusan itu; ia mengatakan Indonesia dapat menghentikan ekspor energi ke negara yang tidak menunjukkan sikap saling menghormati.
Untuk saat ini, pemeriksaan GSPL terhadap pemasok akan menentukan apakah sengketa kontrak muncul. Pengurangan yang diumumkan SKK Migas mulai berlaku sebesar 31 BBTUD.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.