MELBOURNE — Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di sektor hukum kini semakin jamak. Laporan terbaru dari Victorian Legal Services Board and Commissioner menunjukkan sebanyak 55 persen pengacara di negara bagian Victoria kini memanfaatkan teknologi AI dalam praktik keseharian mereka, melonjak signifikan dari 37 persen pada tahun sebelumnya.
Meskipun adopsi teknologi melonjak, efisiensi yang diharapkan belum sepenuhnya berdampak pada biaya jasa hukum. Data survei terhadap 2.221 pengacara tersebut mengungkapkan bahwa hanya 26 persen praktisi hukum yang memutuskan untuk menurunkan tarif bagi klien sebagai hasil dari efisiensi yang diperoleh melalui penggunaan AI.
Pemanfaatan AI paling dominan terlihat pada sektor hukum perdagangan yang mencapai 85 persen, diikuti oleh bidang perbankan, keuangan, serta teknologi informasi dan telekomunikasi dengan masing-masing sebesar 78 persen.
Sebaliknya, penggunaan teknologi ini masih tergolong rendah di ranah hukum pidana yang hanya mencapai 29 persen, hukum keluarga di angka 45 persen, serta hukum administratif sebanyak 46 persen.
Tantangan Akurasi dan Beban Kerja Baru
Dr. Georgie Rychner, peneliti utama sekaligus rekan penulis laporan tersebut, menyoroti adanya kesenjangan antara janji efisiensi AI dengan realitas di lapangan. Pengacara justru mendapati bahwa penggunaan AI sering kali menuntut waktu dan upaya tambahan. Fenomena ini didorong oleh semakin banyaknya klien yang datang membawa hasil riset mandiri berbasis AI yang tidak akurat atau menyesatkan.
“Apa yang kami dengar adalah klien lebih sering datang dengan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat tentang masalah hukum mereka, dibandingkan dengan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah hukum tersebut,” ujar Rychner.
Sebanyak 46 persen pengacara melaporkan klien mereka kerap menyodorkan informasi yang keliru, sementara 41 persen lainnya harus memperbaiki dokumen yang dihasilkan oleh AI sebelum digunakan lebih lanjut.
Selain itu, sebanyak 79 persen pengacara dilaporkan masih mengandalkan chatbot konsumen seperti ChatGPT, Claude, Gemini, atau Copilot, dibandingkan dengan alat khusus hukum yang hanya digunakan oleh 22 persen responden. Kebutuhan untuk memverifikasi ulang setiap output AI yang dihasilkan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama mengapa penghematan waktu dan biaya menjadi sangat terbatas.
Dampak pada Industri Hukum
Dalam praktiknya, penurunan tarif jasa hukum lebih banyak terjadi di firma-firma besar yang menangani klien korporasi, yakni sebesar 34 persen, dibandingkan dengan klien perorangan yang hanya menyentuh angka 23 persen.
Menurut Rychner, klien korporasi memiliki kemampuan hukum lebih baik dan cenderung menggunakan AI secara mandiri, sehingga mereka memiliki posisi tawar untuk meminta penyesuaian harga.
Implikasi bagi para pengacara sendiri menjadi cukup menantang. Hampir setengah dari responden menyatakan bahwa waktu dan tenaga yang dikeluarkan justru meningkat dibandingkan sebelum menggunakan AI. Hanya 19 persen pengacara yang merasakan adanya pengurangan beban kerja secara signifikan.
Sementara itu, 18 persen lainnya menyatakan bahwa penggunaan AI justru memungkinkan mereka mengambil jenis pekerjaan yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis untuk dikerjakan secara manual.
Situasi ini menegaskan bahwa adopsi AI di dunia hukum tidak melulu soal otomatisasi tarif murah, melainkan perjuangan menjaga akurasi di tengah maraknya penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya matang di tangan pengguna umum maupun profesional hukum.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.