Pandangan itu menempatkan dua persoalan pada jalur berbeda: keabsahan dokumen administrasi pendidikan dan keabsahan jabatan politik. Bagi publik, pembedaan tersebut membantu menghindari anggapan bahwa satu putusan atas dokumen administratif dengan sendirinya memutus seluruh persoalan lain yang tidak menjadi objek perkara.
JPNN melaporkan Subhan mengajukan tiga permintaan dalam gugatannya, termasuk agar surat keterangan penyetaraan dinyatakan tidak sah dan dokumen itu ditarik dari pemegangnya. Namun, amar MA yang dikutip ANTARA menyebut gugatan dikabulkan seluruhnya; pokok amar itulah yang menjadi dasar pemberitaan mengenai hasil kasasi.
Riwayat perkara dari gugatan hingga kasasi
Sebelum perkara tata usaha negara ini, Subhan pernah mengajukan gugatan perdata mengenai keabsahan ijazah SMA Gibran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara bernomor 583/Pdt.G/2025 itu diajukan pada 29 Agustus 2025.
Pada jalur tata usaha negara, putusan PTUN Jakarta bernomor 62/G/2026/PTUN.JKT dijatuhkan pada 21 Mei 2026. Dalam proses banding yang disebut ANTARA, pengadilan menerima permohonan banding dan menguatkan putusan PTUN Jakarta tersebut. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi yang kini dikabulkan MA.
Mahfud MD juga menanggapi putusan itu, menurut laporan JPNN. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menyebut pembatalan surat keterangan itu jelas, sementara tindak lanjut terkait jabatan wakil presiden berada pada ranah politik. Pernyataan itu merupakan pandangan Mahfud, terpisah dari amar yang diputus majelis hakim.
Putusan kasasi kini menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian sengketa dokumen penyetaraan tersebut. MA mengabulkan gugatan Subhan seluruhnya, sebagaimana tercantum dalam amar perkara 742 K/TUN/2026.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.