JAKARTA — Dugaan Bahlil Lahadalia bahwa Singapura menjual kembali LNG asal Indonesia dan rencana Bursa Efek Indonesia (BEI) menghapus pencatatan 18 saham menjadi berita bisnis yang paling menarik perhatian pada Jumat (30/10). Dua isu ini menyentuh kepentingan berbeda: pasokan energi nasional dan nasib pemegang saham perusahaan yang keluar dari bursa.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menduga Singapura bertindak sebagai perantara dagang LNG Indonesia untuk dijual ke negara lain. Pada saat yang sama, BEI menetapkan 10 November 2026 sebagai tanggal efektif delisting paksa terhadap 18 perusahaan tercatat.
Dugaan penjualan kembali LNG Singapura
Pemerintah mengurangi pasokan ekspor gas pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD. Kebijakan itu diarahkan untuk mendahulukan kebutuhan energi dalam negeri, sementara pemerintah memastikan pengiriman gas masih berada di atas batas minimum dalam kontrak bilateral.
Pemotongan itu setara 8 persen dari total penyaluran 409,55 BBTUD. Angka tersebut memberi gambaran skala penyesuaian pasokan, tetapi tidak berarti seluruh ekspor gas ke Singapura dihentikan.
Indonesia rutin mengirim gas pipa sebesar 409,55 juta British Thermal Unit per hari (BBTUD) dari Natuna dan Sumatra. Untuk LNG, pengiriman mencapai 148 kargo atau setara 1.480 MMSCFD.
Perubahan alokasi ekspor berhubungan langsung dengan pilihan pemerintah dalam mengatur pasokan energi: memenuhi kebutuhan domestik sambil tetap menjaga pengiriman berdasarkan kontrak. Bagi industri dan pengguna energi di dalam negeri, keputusan memprioritaskan pasokan lokal menjadi penting ketika produksi migas menghadapi tekanan.
Tantangannya nyata. Berdasarkan data APBN per 31 Agustus 2026, lifting minyak nasional mencapai 575,6 ribu barel per hari (bopd), masih di bawah target 610 ribu bopd. Lifting gas bumi tercatat 926,8 ribu barel setara minyak per hari (boepd), dibandingkan target 984 ribu boepd.
Selisih antara realisasi dan target itu memberi konteks pada kebijakan pengetatan ekspor. Pasokan domestik perlu diprioritaskan, sementara capaian lifting menunjukkan produksi belum menyamai target yang ditetapkan. Karena itu, keputusan mengatur aliran gas ikut terkait dengan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional.
BEI delisting 18 saham mulai 10 November 2026
BEI akan menghapus pencatatan 18 perusahaan secara paksa mulai 10 November 2026. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N, yang mencakup perusahaan berkinerja negatif tanpa tanda pemulihan memadai atau emiten yang sahamnya disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 bulan.
Dari jumlah tersebut, 7 emiten telah dinyatakan pailit. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan PT Cowell Development Tbk (COWL) termasuk di dalamnya. Sebanyak 11 perusahaan lainnya mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan.
Delisting mengakhiri pencatatan saham di bursa, sehingga jadwal dan ketentuan bagi pemegang saham menjadi perhatian penting. Untuk melindungi pemegang saham publik, BEI mewajibkan perusahaan terdampak melakukan pembelian kembali saham atau buyback.
Periode buyback dijadwalkan berlangsung sejak 11 Mei hingga 9 November 2026. Jadwal tersebut berakhir sehari sebelum delisting efektif, sehingga pemegang saham publik perusahaan terdampak menghadapi batas waktu yang perlu diperhatikan.
Dua berita ini memperlihatkan keputusan yang berbeda di sektor energi dan pasar modal. Pemerintah mengatur ulang alokasi ekspor gas, sedangkan BEI menetapkan langkah bagi emiten yang memenuhi kriteria penghapusan pencatatan. Pada kasus LNG, Bahlil menduga gas Indonesia yang dikirim ke Singapura dijual kembali ke negara lain.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.