Menperin Dorong Substitusi Impor, Begini Dampaknya ke Ekonomi RI

JAKARTA — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyebut substitusi impor senilai Rp 400 triliun berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71 persen. Ia menyampaikan proyeksi itu dalam Rapimnas Kadin Tahun 2026 di Hotel Borobudur, Jumat (30/10).

Langkah tersebut juga diperkirakan menghasilkan tambahan output ekonomi Rp 627,58 triliun. Bagi industri dalam negeri, dampaknya bergantung pada peningkatan penggunaan produk lokal dan kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pasar.

Berapa dampak substitusi impor terhadap ekonomi?

Simulasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Sarmuji menunjukkan, setiap Rp 1 belanja untuk produk dalam negeri dapat memberi dampak Rp 2,2 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengaitkan angka itu dengan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Substitusi impor juga begitu sebesar Rp 400 triliun berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71 persen dan menghasilkan tambahan output ekonomi sebesar Rp 627,58 triliun,” kata Sarmuji dalam agenda Rapimnas Kadin Tahun 2026.

Perhitungan itu memberi gambaran mengapa belanja untuk produk lokal menjadi perhatian pemerintah. Ketika pengadaan beralih ke barang yang dibuat di dalam negeri, permintaan dapat mengalir ke kegiatan produksi lokal. Namun, kebijakan tersebut juga menuntut industri mampu menyediakan barang yang dibutuhkan pelaku usaha dan konsumen.

Taruhannya nyata.

TKDN dan Standar Nasional Indonesia (SNI), menurut Sarmuji, bukan semata persyaratan bagi pelaku usaha. Pemerintah memandang kedua kebijakan itu sebagai cara mendorong pemakaian produk dalam negeri sekaligus melindungi industri nasional.

“Kita enggak mau Indonesia yang sedemikian besar hanya menjadi pasar saja. Kita ingin industri kita lebih berdaulat, kita ingin industri kita menjadi tuan rumah di negara sendiri,” ujarnya.

Insentif fiskal dan dukungan untuk industri

Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif fiskal untuk menguatkan penggunaan produk dalam negeri. Bentuknya mencakup tax holiday, super deduction tax, tax allowance, serta pembebasan bea masuk untuk barang modal dan bahan baku.

Dukungan nonfiskal juga disiapkan. Pemerintah menyebut jaminan ketersediaan bahan baku, jaminan investasi melalui skema Objek Vital Nasional, penyediaan gas industri dengan harga tertentu, restrukturisasi mesin dan peralatan, serta penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko.