“Kementerian Luar Negeri RI mencermati informasi yang beredar tentang seorang WNI yang disebut meninggal dalam dinas militer di Rusia. KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” kata Yvonne kepada wartawan, Jumat (30/10).
Yvonne mengatakan pemerintah telah mengirim permintaan resmi kepada Rusia agar WNI tidak direkrut ke dalam militer atau formasi lain terkait militer, melalui jalur apa pun. Permintaan itu juga mencakup praktik perekrutan yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pemerintah Indonesia turut meminta agar WNI dimasukkan ke daftar warga negara yang dikecualikan dari perekrutan militer Rusia. Menurut Yvonne, pengecualian tersebut diminta berlaku secara efektif dan segera.
Pengawasan lowongan kerja diminta diperkuat
Amelia mendorong Kemlu bertindak proaktif dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Ia menilai perlindungan tidak cukup mengandalkan laporan setelah seorang WNI sudah berada dalam situasi bermasalah di luar negeri.
Ia meminta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan BP2MI memperkuat pengawasan terhadap jalur perekrutan serta legalitas penempatan pekerja migran. Kemnaker, kata Amelia, juga perlu memastikan informasi lowongan dan perusahaan perekrut dapat diverifikasi.
Amelia mengingatkan, dugaan penahanan paspor, informasi perekrutan, dan kabar kematian masih perlu diperiksa menyeluruh. Namun, ia menilai rangkaian tanda tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan biasa.
Permintaan diplomatik kepada Rusia kini berjalan bersamaan dengan verifikasi KBRI Moskow. Pemerintah juga didorong menelusuri jalur perekrutan dan memastikan informasi kerja yang diterima calon pekerja tidak membawa mereka ke penugasan yang berbeda dan berbahaya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.