ATLANTA — Menlu Tata menyoroti ketahanan pangan dan energi dalam Forum Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat, pada 30-31 Oktober 2026. Pertemuan itu menjadi lawatan pertama Arrmanatha Nasir setelah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri.
Dampak konflik terhadap jalur perdagangan, energi, pupuk, dan pangan menjadi perhatian Indonesia, terutama karena pasokan global ikut menentukan ketahanan negara berkembang. Tata mengikuti tiga sesi pleno yang membahas ketegangan geopolitik, energi, serta rantai pasok.
Menlu Tata soroti ketahanan pangan dan konflik
Dalam sesi geopolitik, Tata mengingatkan bahwa ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terhubung. Ia mendorong kerja sama multilateral yang efektif serta pembaruan sistem internasional agar lebih tepercaya, representatif, dan tanggap terhadap tantangan.
“Pangan tidak boleh dijadikan senjata,” tegas Tata dalam sesi tersebut. Ia juga menggarisbawahi bahwa konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah dapat mengganggu jalur perdagangan serta pasokan energi, pupuk, dan pangan dunia.
Taruhannya nyata. Ketika jalur perdagangan terganggu, negara berkembang menghadapi risiko terhadap pasokan berbagai kebutuhan penting. Indonesia mendorong de-eskalasi, dialog, dan kerja sama sebagai jalan merespons konflik.
Tata turut menyampaikan pentingnya menghormati UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional untuk menjaga kebebasan navigasi. Indonesia mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation: pelayaran bebas perlu diiringi tanggung jawab, sementara kedaulatan dijalankan dengan pengendalian diri.
Apa yang disampaikan Indonesia soal energi dan rantai pasok?
Pada sesi energi, Tata menyebut ketahanan energi sebagai bagian dari keamanan nasional. Indonesia memperkuat kemandirian melalui penerapan B50 dan program pembangunan 100 GW tenaga surya.
“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” ujar Tata. Ia juga mendorong transisi yang adil dan terjangkau, termasuk melalui akses teknologi energi bersih serta pembiayaan dan investasi yang lebih mudah dijangkau negara berkembang.
Bagi Indonesia, pembahasan ini berkaitan langsung dengan kemampuan menjaga pasokan energi sekaligus melanjutkan peralihan ke sumber yang lebih bersih. Tata menekankan bahwa dukungan teknologi dan pendanaan perlu dapat diakses lebih luas, bukan hanya tersedia bagi negara dengan kemampuan pembiayaan besar.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.