KJMU Terlambat Cair: 1.100 Rekening Jadi Kendala

JAKARTA — KJMU terlambat cair karena Pemprov DKI Jakarta menemukan sekitar 1.100 rekening penerima masih memakai nomor 10 digit, sedangkan nomor rekening yang berlaku terdiri dari 11 digit. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta maaf atas keterlambatan pencairan bantuan itu pada Selasa, 3 November 2026.

Masalah rekening bukan satu-satunya hambatan. Ketidaksesuaian data identitas dan wilayah serta pembaruan data penerima ikut membuat proses verifikasi dan pencairan lebih rumit.

Dampaknya langsung dirasakan mahasiswa yang mengandalkan bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk menunjang kuliah. Pemprov perlu mencocokkan data sebelum mengirim dana agar transfer ke rekening yang keliru tidak menimbulkan masalah bagi penerima.

Mengapa KJMU terlambat cair?

Pramono mengatakan persoalan nomor rekening menjadi salah satu faktor utama. Sekitar 1.100 rekening masih memuat 10 digit, padahal format yang berlaku saat ini 11 digit. Ia menjelaskan, transfer tanpa pembenahan data berisiko menimbulkan persoalan di lapangan.

“Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan ini,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026.

Persoalan lain muncul dalam pencocokan data kependudukan. Sejumlah informasi penerima tidak selaras, termasuk jenis kelamin, usia, dan tanggal lahir. Ketidakcocokan semacam itu membuat pemerintah perlu memeriksa kembali kelayakan dan identitas penerima sebelum bantuan disalurkan.

Pembaruan data desil juga mengubah perhitungan penerima. Pramono menyebut ada pula data wilayah yang tidak sesuai, mulai dari RT dan RW sampai kelurahan serta kecamatan. Jadi, keterlambatan bukan hanya soal memperbaiki nomor rekening.

Verifikasi data menentukan kelancaran pencairan

Rangkaian kendala administrasi itu menunjukkan mengapa pencairan bantuan pendidikan membutuhkan data penerima yang akurat. Jika nomor rekening atau identitas tidak cocok, dana berisiko tersendat atau masuk ke tujuan yang bermasalah. Pemeriksaan menjadi penting agar bantuan sampai kepada mahasiswa yang berhak.

Bagi penerima KJMU, tertundanya pencairan dapat mengganggu perencanaan kebutuhan kuliah. Karena itu, kecepatan Pemprov menyelesaikan verifikasi menjadi perhatian, terutama bagi mahasiswa yang menunggu bantuan untuk menopang pendidikan mereka.

Pramono menyatakan pemerintah daerah sedang menangani persoalan yang ditemukan. Dalam keterangannya, ia meminta maaf dan menjelaskan ada banyak faktor yang membuat pencairan tertunda. Pemerintah juga perlu membereskan ketidaksesuaian data agar proses berikutnya berjalan tanpa kendala serupa.

Perhatian berikutnya tertuju pada penyelesaian pembaruan rekening dan pencocokan identitas penerima. Kelancaran pencairan KJMU bergantung pada rampungnya pemeriksaan itu, sehingga mahasiswa dapat menerima bantuan sesuai data yang telah diverifikasi.