Rabu, 4 November 2026 WIB
TEKNOLOGI

LIMS dan Dugaan Sadap Prabowo: Cara Kerjanya di Jaringan

LIMS dan Dugaan Sadap Prabowo
LIMS dan Dugaan Sadap Prabowo

JAKARTA — LIMS, sistem penyadapan untuk penegakan hukum, diduga dipakai tanpa verifikasi untuk memantau nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Bareskrim Polri menyebut penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 sebelum kasusnya terungkap pada akhir Oktober 2026.

Persoalannya bukan hanya siapa yang menjadi target. Penyidik menyebut nomor-nomor itu dimasukkan ke server tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan penegakan hukum. Kasus ini memperlihatkan bagaimana sistem yang bekerja di infrastruktur telekomunikasi dapat menyentuh komunikasi seseorang tanpa aplikasi mata-mata di ponselnya.

Apa itu LIMS dalam dugaan penyadapan?

Lawful Interception Management System atau LIMS adalah sistem untuk mengelola intersepsi komunikasi oleh lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan. Sistem ini mendukung proses penyadapan yang semestinya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, bukan alat yang dengan sendirinya memberi kewenangan kepada penggunanya.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan, “Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS atau Lawful Interception Management System tanpa melalui verifikasi,”

Secara umum, lawful interception memungkinkan operator telekomunikasi atau penyedia layanan mengumpulkan informasi komunikasi untuk diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Standar ETSI TS 104 007 menjelaskan arsitektur yang mencakup pengelolaan otorisasi, penetapan target, pengambilan informasi, dan penyaluran hasil melalui jalur khusus.

Karena itu, LIMS bukan sekadar perangkat untuk mendengar percakapan. Sistem ini mengatur sejumlah tahap intersepsi, dari persetujuan hingga pengiriman data kepada fasilitas pemantauan lembaga berwenang.

Bagaimana LIMS dapat mengambil informasi komunikasi?

Proses yang sah dimulai ketika aparat mengajukan permintaan penyadapan sesuai perkara dan kewenangannya. Permintaan perlu memiliki dasar hukum, identitas target, serta batas waktu yang mengikuti aturan.

Sesudah otorisasi dan verifikasi, fasilitas intersepsi pada jaringan operator dapat diaktifkan untuk mengambil informasi yang diizinkan. Standar ETSI membagi hasilnya menjadi dua kelompok: Content of Communication (CC), yakni isi komunikasi, dan Intercept-Related Information (IRI), yaitu informasi yang berkaitan dengan aktivitas komunikasi.

CC dapat berupa suara percakapan telepon atau konten komunikasi tertentu yang tersedia dari jaringan. IRI bisa mencakup identitas pihak yang berkomunikasi, waktu koneksi, dan informasi jaringan. Informasi lokasi berbasis jaringan juga dapat tersedia, bergantung pada sistem dan layanan yang digunakan.

Halaman:12Semua Halaman

(AP)

📲
Ikuti JournalArta News di Telegram

Dapatkan berita terbaru Bangka Belitung & nasional langsung di Telegram Anda. Gratis, no spam.

💬 Follow @journalartanews →
Bagikan: Facebook Twitter Telegram
Uji dirimuTes Hitungan dan Logika Cepat: 10 Soal Jebakan Otak, Berapa Skormu? →
TRENDING Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 Oktober 2026: Klaim Pack & Coins Gratis