JAKARTA — BEI akan memeriksa secara acak laporan free float emiten dan menindak direksi jika data kepemilikan saham publik tidak sesuai kondisi sebenarnya. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan langkah itu dalam media gathering di Lombok, Selasa (3/11/2026).
Pemeriksaan juga akan mencakup pihak-pihak terafiliasi. Bursa ingin memastikan saham yang dilaporkan sebagai milik publik memang tidak terkait dengan pengendali perusahaan atau pihak lain yang memiliki hubungan tertentu.
Pemeriksaan acak free float untuk menguji laporan emiten
BEI telah menyosialisasikan kewajiban pelaporan free float dan pihak terafiliasi kepada seluruh perusahaan tercatat. Setelah sosialisasi, bursa akan mulai melakukan pemeriksaan secara acak atas laporan emiten.
Jeffrey mengatakan pemeriksaan diperlukan agar data kepemilikan saham publik mencerminkan keadaan sebenarnya. Jika laporan tidak benar, direksi yang bertanggung jawab dapat dikenai tindakan tegas.
“Bila ditemukan ada perusahaan tercatat yang melaporkan free float atau pihak-pihak terafiliasi tidak benar, kami akan mengambil tindakan tegas terhadap direksi yang bertanggung jawab,” ujar Jeffrey.
Free float menggambarkan saham yang tersedia untuk dimiliki publik. Keakuratan pelaporannya berkaitan dengan transparansi struktur kepemilikan dan penilaian likuiditas saham perusahaan. Karena itu, pemeriksaan ini dapat berdampak langsung pada cara investor membaca informasi emiten: angka kepemilikan publik perlu sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, bukan sekadar tercantum dalam laporan.
BEI siapkan perubahan pengawasan perdagangan
Penguatan pemeriksaan kepemilikan saham berjalan bersamaan dengan pembaruan pengawasan perdagangan. BEI juga tengah memperbarui mekanisme surveillance dan teknologi untuk mendeteksi indikasi manipulasi pasar.
Selama ini, bursa dapat mengingatkan pasar melalui pengumuman unusual market activity atau UMA. Pengawasan bisa berlanjut dengan suspensi sementara atau cooling down, lalu suspensi lanjutan jika diperlukan.
Namun, proses investigasi tim pemeriksa selama ini berlangsung tertutup dan dikoordinasikan dengan tim pengawas Otoritas Jasa Keuangan. BEI ingin mengubah mekanisme itu agar pelaku pasar dapat mengetahui saham yang sedang diperiksa.
Dalam mekanisme yang disiapkan, bursa dapat mengumumkan saham yang sedang berada dalam proses investigasi. Informasi yang disampaikan mencakup periode perdagangan, pihak yang terindikasi terlibat, serta anggota bursa terkait.
Selama pemeriksaan, BEI juga dapat membatasi aktivitas pada rekening efek atau menjatuhkan suspensi terhadap rekening tersebut. Langkah ini memberi ruang bagi bursa untuk menangani indikasi pelanggaran sekaligus menyampaikan prosesnya kepada pasar.
Penegakan hukum masih jadi perhatian MSCI
Pembenahan pengawasan dilakukan setelah Morgan Stanley Capital International menyoroti penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Isu itu menjadi bagian dari perhatian terhadap kualitas pasar, termasuk keterbukaan informasi, transparansi, dan likuiditas.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan otoritas telah memenuhi berbagai harapan terkait keterbukaan, transparansi, dan likuiditas. Menurut dia, penegakan hukum masih perlu diperkuat.
“Semua ketentuan harapan yang diminta mereka kepada market kita sudah kita penuhi terkait dengan keterbukaan, transparansi, likuiditas dan lain-lain. Hanya satu yang masih belum sesuai dengan ekspektasi, yaitu enforcement,” kata Friderica, yang akrab disapa Kiki, di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Dengan pemeriksaan acak dan pembaruan surveillance, BEI menyiapkan pengawasan yang lebih terbuka terhadap pelaporan kepemilikan maupun dugaan manipulasi. Jeffrey menegaskan, direksi yang bertanggung jawab atas laporan free float yang tidak benar akan menghadapi tindakan tegas.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.