MATARAM — BSU 2026 senilai Rp900 ribu akan diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria, dengan penetapan dan penyaluran menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bantuan itu mencakup periode Oktober-Desember, sedangkan jadwal pencairannya belum diketahui Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.
Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Martha Yuli, membenarkan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyalurkan bantuan kepada pekerja tertentu. Pemerintah kabupaten dan kota berperan sebagai pelaksana program, bukan penentu penerima.
Besaran bantuan mencapai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Pekerja yang memenuhi ketentuan akan menerima total Rp900 ribu, tetapi pemerintah daerah belum mengetahui jumlah penerima di Mataram ataupun tanggal penyalurannya.
BSU 2026 mengacu pada kriteria penerima
Ketentuan penerima tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2026. Pekerja harus berstatus Warga Negara Indonesia dan tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah.
Gaji penerima maksimal Rp3,5 juta per bulan atau menyesuaikan upah minimum kabupaten/kota maupun provinsi. Pekerja juga tidak boleh menerima bantuan sosial pemerintah dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Kriteria itu menentukan pekerja yang dapat masuk dalam penyaluran. Karena data penerima kemungkinan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan, pekerja tidak dapat memastikan statusnya hanya melalui informasi dari pemerintah kota.
“Kami tidak tahu data pastinya karena kemungkinan datanya langsung dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Yuli.
Pemerintah pusat mengatur penyaluran
Yuli menegaskan pemerintah pusat memegang kewenangan atas BSU, sementara pemerintah daerah membantu menjalankan program. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram belum memiliki data pasti mengenai jumlah pekerja yang akan menerima bantuan.
Besaran Rp900 ribu ditujukan untuk membantu kebutuhan pekerja selama periode bantuan. Bagi rumah tangga penerima, dana itu dapat menambah kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika harga barang pokok meningkat akibat tekanan ekonomi dan inflasi yang disebut Yuli.
Ia mendorong penerima menggunakan bantuan untuk kebutuhan rumah tangga atau kegiatan produktif. “Kami mendukung program ini karena membantu pekerja,” ujar Yuli.
Penyaluran direncanakan melalui rekening pekerja di bank milik pemerintah atau PT Pos Indonesia. Namun, waktu transfer belum diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram.
Yuli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan kemungkinan memperoleh data kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Informasi mengenai penerima dan jadwal pencairan selanjutnya berada pada pemerintah pusat dan instansi yang mengelola data tersebut.
Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.