KOTA BENGKULU — PPPK paruh waktu Bengkulu sebanyak 400 orang mendapat perpanjangan kontrak dari Pemerintah Kota Bengkulu pada Minggu, 8 November. Kebijakan itu memberi kepastian kerja bagi pegawai yang mendukung pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Pemkot memperpanjang kontrak setelah menilai kinerja pegawai. Namun, enam PPPK paruh waktu tidak mendapat perpanjangan karena dinilai kurang disiplin atau tidak menjalankan tugas.
Perpanjangan kontrak menjaga keberlanjutan pekerjaan ratusan pegawai di lingkungan Pemkot Bengkulu. Bagi warga, keputusan itu juga berdampak pada tenaga yang menjalankan layanan publik sehari-hari. Sementara itu, evaluasi terhadap pegawai yang tidak memenuhi ketentuan menunjukkan bahwa perpanjangan bukan keputusan otomatis.
Evaluasi menentukan kontrak PPPK paruh waktu Bengkulu
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan perpanjangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota dalam memberi kepastian kerja. Ia juga meminta para pegawai bekerja profesional dan disiplin, sekaligus mendukung program pembangunan serta layanan publik.
“Perpanjangan kontrak bagi PPPK paruh waktu tersebut dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemkot Bengkulu dalam memberikan kepastian kerja bagi para pegawai yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dedy Wahyudi di Bengkulu, Minggu.
Nasib kontrak pegawai ditentukan melalui evaluasi tahunan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medy Pebriansyah menjelaskan, penilaian itu menggunakan laporan dari masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni unit kerja pemerintah kota.
“Untuk PPPK paruh waktu itu kami evaluasi setiap tahun. Jadi, dari evaluasi tersebut memang ada beberapa tidak diperpanjang, ada juga dengan keinginan sendiri untuk tidak melanjutkan kontraknya,” ujar Medy.
Enam pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya dinilai memiliki tingkat disiplin rendah atau tidak menjalankan tugas. Ada pula pegawai yang memilih sendiri untuk tidak meneruskan kontrak. Pemkot menyatakan pemantauan dilakukan berkala agar pegawai memenuhi tanggung jawab dan target kerja.
Kepastian kerja di daerah, kebijakan status nasional
Keputusan Pemkot Bengkulu memperpanjang kontrak berbeda ruang lingkup dari kebijakan nasional yang dibahas pemerintah dan DPR. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan rencana mengangkat PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Rencana nasional itu mencakup berbagai profesi, antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran, tenaga medis, personel Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya. Pemerintah juga menyepakati kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS pada 2027.
Perbedaan ini penting bagi pegawai daerah: perpanjangan kontrak di Bengkulu menjaga status kerja mereka melalui evaluasi tahunan, sedangkan rencana pemerintah pusat menyangkut perubahan status kepegawaian pada waktu mendatang. Keduanya bukan keputusan yang sama. Kejelasan evaluasi lokal tetap menentukan apakah pegawai dapat melanjutkan tugas sambil menunggu pelaksanaan kebijakan nasional.
Di tingkat kota, Pemkot menyebut evaluasi diperlukan untuk menjaga kebutuhan tenaga kerja tanpa mengabaikan kinerja dan efektivitas pemerintahan. Pegawai yang kontraknya diperpanjang diharapkan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, sementara laporan OPD akan menjadi dasar penilaian berikutnya.
Pemkot Bengkulu akan terus memantau kinerja PPPK paruh waktu dan mengevaluasi kontrak mereka setiap tahun.
Ikuti Info CPNS & PPPK Terbaru: artikel terbaru dan arsip Info CPNS & PPPK Terbaru.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.