WILMINGTON — Rencana Delaware membentuk perusahaan yang dijalankan AI memicu penyelidikan Kongres AS karena dapat membatasi tanggung jawab pemilik atas tindakan sistem tersebut. Ketua Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah DPR AS James Comer meminta Gubernur Delaware Matt Meyer menyerahkan dokumen tentang risiko proposal dan pihak-pihak yang mendorongnya.
Rencana itu menyangkut bentuk badan usaha baru bernama Artificial Intelligence Company (AIC). Dalam model yang diusulkan, agen AI akan mengelola kegiatan perusahaan sehari-hari, sementara manusia atau entitas yang mendanainya mendapat perlindungan dari tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan AI, dengan pengecualian tertentu.
Bagi konsumen dan mitra usaha, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengoperasikan perusahaan. Jika agen AI membuat keputusan yang merugikan, rancangan perlindungan hukum itu dapat memengaruhi pihak mana yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
Pertanyaan Kongres soal perlindungan hukum
Dalam surat kepada Meyer, Comer meminta informasi mengenai penilaian risiko yang dilakukan pemerintah Delaware. Komite juga ingin mengetahui faktor yang mendorong Delaware dan negara bagian lain mempertimbangkan kerangka serupa.
Comer menyatakan komitenya mendukung potensi AI, tetapi juga telah mengawasi penggunaan teknologi yang dinilai bisa merugikan atau tidak transparan bagi konsumen dan perusahaan. Contoh yang disebut dalam surat meliputi penetapan harga lewat pengawasan, penilaian biaya perumahan, dan tagihan kerusakan mobil sewaan.
Komite khawatir badan usaha AIC dapat melindungi perusahaan AI besar dan investornya dari tanggung jawab atas tindakan berbahaya. Surat itu juga mempertanyakan kemungkinan proposal tersebut dimanfaatkan untuk mendorong aturan yang menguntungkan pihak tertentu dan menghambat persaingan.
Dalam rancangan yang dijelaskan pejabat negara bagian, perlindungan bagi pemodal tidak berlaku jika mereka gagal menyediakan modal bagi perusahaan atau menggunakan badan usaha itu untuk melakukan penipuan maupun pelanggaran hukum yang disengaja. Namun, batas dan penerapan perlindungan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang ingin diperiksa Kongres.
Rancangan tumbuh dari kerangka uji AI
Gubernur Meyer menandatangani resolusi bersama DPR Delaware pada 23 Juli 2025. Resolusi itu menugaskan Komisi Kecerdasan Buatan Delaware bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri Charuni Patibanda-Sanchez untuk menyusun kerangka uji coba teknologi baru yang menggunakan AI agen.
Resolusi tersebut meminta komisi menyampaikan laporan temuan dan rekomendasi paling lambat 2 Januari 2026. Laporan komisi tertanggal 22 Desember 2025 menyebut sebuah subkomite sedang menyusun kerangka uji untuk mengevaluasi AI agen dan penggunaannya dalam tata kelola perusahaan.
Namun, laporan dua halaman itu tidak membahas upaya komisi menilai potensi bahaya dan risiko, ataupun konsultasi dengan pakar independen. Kekosongan penjelasan itu menjadi salah satu alasan komite meminta dokumen lebih lengkap tentang proses penyusunan kebijakan.
Pada akhir Juni 2026, para penulis merilis draf rancangan undang-undang setebal 36 halaman. Usulan itu dilaporkan berpeluang diajukan ke badan legislatif negara bagian pada tahun berikutnya. John Mark Zeberkiewicz, pengacara yang disebut sebagai penyusun utama, mengatakan, “Apa pun yang dapat dilakukan perusahaan, AIC juga dapat melakukannya.”
Gagasan tersebut mencakup beragam kegiatan usaha, dari layanan pemrograman hingga pengajuan gugatan. Karena agen AI dapat menjalankan fungsi operasional tanpa keputusan harian langsung dari pemilik, cakupan kegiatan dan perlindungan hukumnya akan menentukan bagaimana konsumen atau mitra bisnis menuntut pertanggungjawaban ketika terjadi kerugian.
Delaware mengejar peluang sekaligus menghadapi sorotan
Patibanda-Sanchez pernah menyatakan Delaware ingin menetapkan norma untuk tata kelola agen AI. Dalam tulisan bersama seorang pemimpin perusahaan AI yang turut berkontribusi pada proyek tersebut, ia mengundang perusahaan pengembang sistem agen untuk ikut menyusun kerangka AIC.
Menteri luar negeri itu juga mengaitkan kemungkinan pembentukan badan usaha baru dengan pendapatan negara bagian. “Jika bentuk entitas baru tercipta dari ini, itu akan menjadi manfaat besar bagi pendapatan negara bagian kami,” ujarnya.
Taruhan bagi Delaware cukup konkret: proposal itu dipandang sebagai cara menarik pendaftaran perusahaan dan menambah penerimaan. Namun, jika perlindungan hukum untuk pemodal terlalu luas, konsumen dan mitra usaha dapat kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika keputusan AI menimbulkan dampak.
Surat Comer juga menyoroti keterbukaan dalam proses penyusunan kebijakan. Komite menyebut laporan awal tidak menjelaskan penilaian risiko atau konsultasi ahli independen. Pada September 2026, kantor Menteri Luar Negeri Delaware menolak menjawab pertanyaan tentang hubungan kerja negara bagian dengan perusahaan AI yang ikut menyumbang pada proposal.
Komite menyatakan informasi yang diminta akan membantu pengawasan dan pertimbangan kebijakan federal, termasuk kemungkinan pembatasan yang sesuai terhadap aturan AI di tingkat negara bagian. Penyelidikan itu menempatkan dua hal dalam satu perkara: seberapa luas agen AI boleh menjalankan perusahaan, dan siapa yang menanggung akibatnya ketika sistem tersebut merugikan orang lain.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.