Harga bahan baku plastik naik, FLAIPHI usulkan enam tarif 0%

Dampaknya terasa sampai ke produk yang dijual sehari-hari. Kemasan makanan dan minuman, barang kebutuhan rumah tangga, serta kemasan untuk pupuk dan hasil pertanian bergantung pada produksi industri hilir. Jika biaya bahan baku meningkat, produsen menghadapi tekanan biaya yang dapat berimbas pada harga kemasan dan barang yang menggunakannya.

Situasi ini juga menjadi perhatian Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI). Asosiasi yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, dan hasil pertanian itu menilai kebijakan PMK 68 Tahun 2026 belum menyasar industri yang terkait dengan kebutuhan primer masyarakat.

Asosiasi kemasan ikut mengusulkan perluasan

Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) dan Asosiasi Industri Kemas Flexibel Indonesia (ROTOKEMAS) juga mengusulkan penambahan pos tarif dalam fasilitas bea masuk 0 persen. Kedua asosiasi memproduksi plastik lembaran yang menjadi bahan utama kemasan fleksibel untuk beragam kebutuhan.

FLAIPHI menyatakan kebijakan pembebasan bea masuk sebelumnya dirumuskan pemerintah saat terjadi krisis plastik pada awal tahun akibat perang di Timur Tengah. Namun, asosiasi menilai dampaknya masih terasa melalui pasokan yang tidak stabil dan harga bahan baku yang berfluktuasi.

Perluasan insentif, menurut FLAIPHI, dapat membantu menahan laju kenaikan harga plastik. Jalur dampaknya berawal dari biaya bahan baku yang dibayar produsen, berlanjut ke biaya pembuatan kemasan, lalu berpotensi memengaruhi harga barang yang dibeli masyarakat.

Asosiasi juga mengingatkan bahwa kenaikan biaya kemasan dapat membebani pelaku usaha yang memakai plastik untuk produk pangan, pertanian, dan kebutuhan harian. Tekanan biaya tersebut dikhawatirkan menekan daya beli serta memperlambat kegiatan ekonomi, sementara pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi.

FLAIPHI meminta pemerintah memperluas cakupan aturan agar enam pos tarif yang diusulkan dapat memperoleh pembebasan bea masuk 0 persen. Henry mengatakan ketentuan yang berlaku belum mencakup bahan baku yang dibutuhkan industri plastik hilir.