Produk UMKM Masuk Ritel Modern, AP3MI Tekankan Masa Simpan

TANGERANG — Produk UMKM yang ingin masuk ritel modern perlu memiliki masa simpan terukur, kemasan informatif, dan pasokan yang konsisten, menurut Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI). Kriteria produk ritel modern itu penting karena legalitas saja belum cukup untuk melewati kurasi jaringan toko.

Ketua Bidang UMKM, Ekspor & Impor AP3MI, Irwan S. Widjaja, menyebut barcode pada setiap kemasan juga dibutuhkan agar produk dapat diproses saat transaksi di kasir. Ia menjelaskan kriteria tersebut dalam pembahasan mengenai akses produk usaha mikro dan kecil ke pasar ritel modern.

Kriteria produk ritel modern mencakup pasokan

Irwan mengatakan pelaku usaha kerap berfokus pada dokumen legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta sertifikasi halal. Namun, persyaratan itu bukan satu-satunya hal yang diperhatikan peritel.

Jaringan ritel juga menilai apakah masa simpan barang dapat diketahui dengan jelas dan kemasannya menyampaikan informasi yang diperlukan. Kapasitas produksi yang konsisten membantu pemasok menjaga ketersediaan produk setelah barang mulai dipasarkan.

Barcode menjadi kebutuhan operasional di toko. Kode pada kemasan memudahkan produk dipindai saat pembeli membayar di kasir, sementara masa simpan dan pasokan berkaitan dengan kesiapan produk untuk tetap tersedia di rak.

Bagi UMKM, artinya persiapan masuk pasar modern perlu mencakup mutu dan proses produksi, bukan hanya kelengkapan izin. Produk yang lolos pemeriksaan legalitas tetap perlu memenuhi kebutuhan pengemasan dan pasokan sebelum menjalani kurasi peritel.

Keamanan pangan dan izin berbiaya nol

Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM, Didik Joko Pursito, menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ia juga menyebut keamanan sebagai gerbang bagi produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pemerintah memberlakukan tarif Rp0 atau gratis untuk penerbitan sertifikat izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (IP CPPOB) dan registrasi pangan olahan bagi usaha mikro dan kecil. Kebijakan itu tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2026.

Didik menilai pelaku usaha perlu memahami sektor pangan secara menyeluruh, termasuk menjaga mutu produk. “Sebagai pelaku usaha, harus memahami semua sektor. Ketika pangan tersebut memiliki kualitas baik maka akan meningkatkan kepercayaan publik,” katanya.

Fasilitas tarif gratis tersebut mengurangi biaya pengurusan dua layanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, mutu pangan tetap menjadi bagian penting dalam membangun keyakinan konsumen dan memperluas kesempatan produk masuk ke pasar.

Pendampingan untuk memperluas akses pasar

Anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), FX Yudi, menyebut kerja sama peritel modern, asosiasi pemasok, BPOM, dan pemerintah daerah dapat membantu memperkecil kesenjangan akses pasar bagi UMKM.

Ia mendorong pendampingan intensif pada standardisasi mutu, perizinan, serta pemahaman rantai pasok. Pendampingan itu diharapkan membantu produk lokal memenuhi kebutuhan operasional peritel, dari kesiapan produksi hingga barang tersedia untuk dijual.

Dampaknya terasa pada peluang produk UMKM untuk menjangkau konsumen melalui jaringan toko modern. Bagi pemasok, masuknya produk ke rak ritel membutuhkan kesiapan yang berjalan beriringan: keamanan pangan, kemasan dan barcode yang sesuai, serta kapasitas produksi yang dapat dijaga.

Yudi berharap produk lokal tidak hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi mampu bersaing di rak ritel modern di seluruh Indonesia. Pendampingan standardisasi dan rantai pasok menjadi langkah yang didorong agar pelaku UMKM lebih siap menghadapi proses kurasi peritel.