Delisting BEI 18 Emiten, Saham Publik Rp1,95 Triliun Tertahan

JAKARTA — Delisting BEI pada 10 November 2026 menghapus pencatatan 18 emiten, sementara saham publik senilai sekitar Rp1,95 triliun di 12 perusahaan belum tercatat dibeli kembali. Penghapusan itu membuat investor yang masih memegang saham terkait tidak bisa memperdagangkannya di bursa.

Jumlah saham publik yang terdampak mencapai sekitar 20,23 miliar lembar. Di antara nama yang masih tercatat dalam kepemilikan investor terdapat PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), yang telah dinyatakan pailit, serta PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).

Delisting BEI dan kewajiban buyback

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan daftar perusahaan yang akan dihapus dari pencatatan pada 11 Mei 2026. Emiten-emiten itu kemudian memiliki kewajiban membeli kembali saham publik atau melakukan buyback hingga Senin, 9 November 2026.

Namun, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Saidu Solihin menyatakan baru PT Polaris Investama Tbk (PLAS) yang telah melaksanakan buyback. Data free float PLAS yang dihimpun dari Stockbit dan catatan BEI per September 2026 sama-sama menunjukkan porsi saham publik perusahaan itu sebesar 0%.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan penghapusan pencatatan 18 perusahaan mengikuti ketentuan bursa. Perusahaan masuk daftar karena dinyatakan pailit atau sahamnya telah disuspensi lebih dari 50 bulan.

“Oh iya, tentu akan diatur dalam ketentuan terkait kewajiban buyback tersebut. Harus diikuti sesuai dengan yang sudah disampaikan,” kata Jeffrey kepada Katadata di Gedung BEI, Kamis (5/11).

Penghapusan pencatatan tidak otomatis menghapus kepemilikan investor yang masih tercatat. Data kepemilikan saham per 30 Oktober 2026 masih menunjukkan sejumlah investor memiliki lebih dari 1% saham beberapa emiten yang akan delisting.

Delisting BEI menyisakan saham investor

Lo Kheng Hong tercatat memegang 209,33 juta saham SRIL, setara 1,02% dari total saham beredar, menurut data dalam bahan utama. Dengan harga terakhir sebelum suspensi pada 18 Mei 2021 sebesar Rp146 per saham, nilai kepemilikannya diperkirakan sekitar Rp30,56 miliar.

Angka kepemilikan SRIL berbeda dalam data pembanding. Data yang disebut berasal dari Stockbit mencatat Lo Kheng Hong memiliki 209,34 juta saham, juga setara 1,02%. Perbedaan jumlahnya 0,01 juta saham, sementara persentase kepemilikan tetap sama.

Untuk keseluruhan 12 emiten yang belum tercatat melakukan buyback, nilai saham publik yang tertahan diperkirakan sekitar Rp1,95 triliun. Perhitungan itu menggunakan jumlah saham publik yang masih tercatat dikalikan harga terakhir setiap saham sebelum BEI melakukan suspensi.

Dampaknya langsung terasa pada akses investor terhadap dana yang ditanamkan. Saham yang sudah dihapus dari bursa tidak lagi dapat diperdagangkan melalui mekanisme perdagangan BEI, sedangkan kepemilikan masih muncul dalam data. Karena itu, status delisting dan kewajiban buyback menjadi penting bagi investor yang masih memegang saham perusahaan-perusahaan tersebut.

Free float SKYB masih tercatat 39,25%

Data BEI menunjukkan porsi free float atau saham yang tersedia untuk publik pada 17 emiten lainnya tercatat 0% per 30 September 2026. Pengecualiannya adalah PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), dengan free float 39,25%.

BEI memberi keterangan “Forced delisting” pada dokumen data free float. Istilah itu merujuk pada penghapusan pencatatan saham secara paksa, bukan delisting yang dilakukan atas permintaan sukarela perusahaan.

Daftar emiten yang disebut dalam bahan mencakup PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), SKYB, dan ENVY. Keempatnya merupakan bagian dari 18 perusahaan yang dijadwalkan keluar dari pencatatan bursa pada 10 November 2026.

Perbedaan data kepemilikan SRIL menegaskan bahwa jumlah saham dapat tercatat berbeda antar-pembaruan, meski persentase yang dilaporkan sama. Bagi investor, nilai yang dihitung dari harga terakhir sebelum suspensi juga tidak berarti saham tersebut dapat dijual pada harga itu setelah pencatatan dihapus.

Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan ketentuan buyback yang disampaikan BEI. Saham publik masih tercatat pada sejumlah emiten, sementara perusahaan-perusahaan itu memasuki proses penghapusan pencatatan.