Hari Pahlawan 2026: Tantangan Baru Menguji Ketahanan Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 25.409 hektare lahan terbakar pada 24 Oktober 2026. Sekitar 17.942 hektare di antaranya masih belum padam berdasarkan pemantauan sementara. Angka itu menunjukkan pekerjaan pemadaman dan penanganan dampak masih berlangsung.

Demonstrasi mahasiswa pada 20 Oktober dan 28 Oktober di sejumlah kota juga menyuarakan persoalan biaya hidup, kebakaran hutan dan lahan, prioritas belanja negara, pemberantasan korupsi, serta kebebasan sipil. Aspirasi yang disampaikan secara damai merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, dan perlu ditanggapi melalui komunikasi serta akuntabilitas.

Keamanan negara juga bergantung pada kesejahteraan

Konsep keamanan manusia dalam laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1994 memperluas arti keamanan. Perlindungan tidak hanya menyangkut wilayah negara, tetapi juga manusia dari kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidakpastian pekerjaan, dan kerusakan lingkungan.

Pendekatan itu menjelaskan mengapa kesejahteraan dan keamanan nasional saling terkait. Ketika warga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok atau menghadapi dampak bencana, kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan dengan aman ikut terganggu.

Pada 3 November 2026, Presiden Prabowo membahas penguatan ketahanan energi nasional dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Pembahasan itu mencakup pengembangan bioetanol E20. Agenda energi menjadi bagian dari tantangan yang lebih luas: menjaga ketersediaan energi sekaligus membangun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penulis opini menilai kemajuan tidak cukup ditopang kekayaan sumber daya alam atau ambisi pembangunan. Indonesia juga perlu memperkuat kemampuan manusia dan institusi untuk belajar, beradaptasi, mengembangkan ilmu, serta menghasilkan inovasi.

Asta Cita perlu berpijak pada manfaat rakyat

Delapan misi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencakup penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, pertahanan, kemandirian pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, pembangunan desa, reformasi tata kelola, serta perhatian pada lingkungan dan budaya. Agenda itu diarahkan sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Namun, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya jumlah program yang dijalankan. Kebijakan perlu menempatkan rakyat sebagai pelaku dan penerima manfaat, sekaligus menjaga agar aspirasi publik mendapat ruang dalam proses pembangunan.

Perjuangan masa kini, dengan demikian, juga mencakup upaya melindungi kehidupan, menjaga lingkungan, memperkuat kesejahteraan, dan memastikan generasi mendatang memiliki masa depan. Penulis menegaskan, “Negara tidak boleh sekadar membangun untuk rakyat, tetapi harus memastikan rakyat menjadi subjek, pemilik, sekaligus penerima manfaat utama dari setiap kebijakan pembangunan.”