Karhutla Pulang Pisau: Status Darurat Turun, Pemulihan Dimulai

PULANG PISAU — Karhutla Pulang Pisau memasuki masa transisi pemulihan mulai 9 November 2026 setelah pemerintah kabupaten menurunkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Perubahan status ini membuka tahap pemulihan, sementara pemerintah daerah tetap memantau kondisi lapangan untuk mengantisipasi titik api.

Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i mengatakan masa transisi berlangsung hingga 30 November 2026. Keputusan itu diambil setelah evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait.

Bagi warga, perubahan status menandai pergeseran penanganan dari tanggap darurat menuju pemulihan. Namun, pemerintah daerah belum menghentikan pemantauan karena potensi kebakaran masih perlu diantisipasi selama masa transisi.

Cuaca dan titik api menjadi pertimbangan

Ahmad Rifa’i menyebut prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dasar penurunan status. Wilayah Pulang Pisau dinilai mulai beralih menuju musim penghujan.

“Hasil perkiraan BMKG, wilayah Kabupaten Pulang Pisau mulai memasuki masa peralihan menuju musim penghujan,” kata Ahmad Rifa’i di Pulang Pisau, Senin.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan berkurangnya titik api yang tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi tersebut, menurut bupati, menunjukkan penanganan karhutla mulai membaik.

“Jumlah titik api di seluruh kecamatan juga mengalami penurunan sehingga kondisi penanganan karhutla mulai membaik,” ujarnya.

Penurunan titik api dan perubahan pola cuaca menjadi alasan konkret bagi pemerintah daerah untuk mengubah status. Bagi masyarakat, langkah ini diharapkan mendukung pemulihan aktivitas, tetapi kewaspadaan tetap diperlukan selama masa peralihan.

Pemantauan berlanjut selama masa transisi

Rapat evaluasi turut dihadiri Wakil Bupati Ahmad Jayadikarta, Kapolres Pulang Pisau AKBP Muhammad Aminuddin, Dandim 1011/KLK Letkol Inf Deky Febrianto, serta Kepala Kejaksaan Negeri Arief Swandaru. Organisasi perangkat daerah dan para camat juga mengikuti pembahasan penanganan karhutla dan kekeringan.

Ahmad Rifa’i berharap perubahan status menjadi awal pemulihan wilayah sekaligus menandai berkurangnya ancaman kebakaran di sejumlah kecamatan. Ia juga berharap kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi.

Meski tanggap darurat berakhir, pemerintah kabupaten tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dan memantau keadaan di lapangan. Upaya pemulihan pascabencana berjalan bersamaan dengan langkah antisipasi jika titik api muncul kembali.

“Kita ingin kondisi daerah tetap aman selama masa transisi pemulihan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan nyaman,” kata Ahmad Rifa’i.

Pemantauan dan koordinasi itu akan berlanjut sepanjang masa transisi yang ditetapkan pemerintah kabupaten hingga 30 November 2026.