Kabut Asap Singapura Picu Kerugian US$2,23 Miliar

SINGAPURA — Kabut asap Singapura pada 2026 menimbulkan kerugian ekonomi US$2,23 miliar menurut estimasi awal dua akademisi, melampaui biaya krisis kabut asap 2015 setelah disesuaikan dengan harga September 2026. Nilai itu memperkuat desakan agar negara terdampak ikut mendanai pencegahan kebakaran lahan, terutama di Indonesia.

Profesor Euston Quah dari Nanyang Technological University dan Dr. Eugene Or dari Singapore University of Social Sciences menyusun perkiraan tersebut. Mereka menggunakan kerangka penghitungan biaya yang telah melalui penelaahan sejawat dan dikembangkan Quah bersama peneliti lain pada 2015.

Kabut asap Singapura melampaui acuan 2015

Kerangka itu menghitung ulang tagihan kabut asap 2015 sebesar US$1,83 miliar menjadi US$2,23 miliar dalam nilai harga September 2026. Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya kerugian krisis terbaru, meski sejumlah komponennya bergerak ke arah berbeda.

Para peneliti menyebut krisis polusi pada 2026 sebagai yang terburuk dalam lebih dari satu dekade. Mereka mengaitkan kenaikan biaya dengan populasi Singapura yang lebih besar, pendapatan dasar yang meningkat, belanja pengunjung yang lebih tinggi, serta asumsi kesehatan yang diperbarui.

Biaya kesehatan pada 2026 melampaui tingkat 2015. Perhitungan ini mencakup tagihan pengobatan dan nilai ekonomi dari upaya mengurangi risiko penyakit serta kematian dini.

Kerugian pariwisata juga lebih besar dibandingkan satu dekade sebelumnya. Angkanya memasukkan penurunan pendapatan langsung dan gangguan bisnis yang lebih luas, dengan menggunakan data kedatangan serta belanja pengunjung yang lebih baru.

Dampak berbeda pada jam kerja dan perlindungan

Tidak semua pos kerugian naik. Gangguan ekonomi akibat hilangnya jam kerja maupun kegiatan di luar pekerjaan tercatat lebih rendah pada 2026. Menurut para akademisi, durasi kabut asap yang lebih singkat menekan biaya itu, meski pendapatan median dan jumlah penduduk meningkat.

Pengeluaran untuk perlengkapan pelindung, seperti masker, juga turun dibandingkan 2015. Perhitungan akhir turut memasukkan kesejahteraan publik dengan mengukur kesediaan penduduk membayar demi udara yang lebih bersih.

Bagi warga dan pelaku usaha, nilai kerugian itu menggambarkan dampak yang melampaui biaya penanganan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi belanja wisatawan dan mengganggu kegiatan bisnis, sementara kualitas udara yang tidak sehat menambah beban kesehatan. Karena itu, usulan pendanaan pencegahan menyasar sumber risiko sebelum kebakaran kembali menimbulkan kerugian lintas negara.

Singapura mengalami kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 4 September hingga 25 Oktober 2026. Selama periode itu, kualitas udara mencapai tingkat tidak sehat dan sangat tidak sehat. Badan Lingkungan Nasional Singapura menyatakan kualitas udara kemudian membaik ke rentang sedang dan baik.

Usulan pendanaan pencegahan dan sanksi

Quah dan Or mengusulkan pendekatan “pihak terdampak membayar”: Singapura dan negara lain yang terkena dampak membantu membiayai alternatif berkelanjutan untuk menggantikan pembukaan lahan dengan cara tebang dan bakar, terutama di Indonesia.

Gagasan itu menempatkan pencegahan sebagai bagian dari upaya menghindari biaya krisis berikutnya. Namun, kedua akademisi tetap mengakui persoalan keadilan dalam model tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran ilegal, kata mereka, harus menghadapi hukuman tegas dan tetap bertanggung jawab penuh.

“Jika mendukung praktik tanpa pembakaran membutuhkan biaya lebih rendah daripada kerugian yang dapat dihindari, kontribusi dapat membuat negara-negara ini berada dalam posisi yang lebih baik,” tulis para peneliti.

Parlemen Singapura membahas dan mengesahkan perubahan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas pada 4 November. Revisi itu memperkuat kewenangan penegakan, menaikkan hukuman, dan menambah tindakan terhadap perusahaan yang terkait dengan polusi udara akibat kebakaran hutan.

Pelanggaran berdasarkan undang-undang tersebut kini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat ditangkap. Pengadilan juga dapat menggelar persidangan tanpa kehadiran terdakwa yang berada di luar negeri atau tidak dapat dihubungi.

Denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan akan naik sepuluh kali lipat menjadi hampir US$800.000 per hari. Batas hukuman maksimum juga meningkat menjadi lebih dari US$15,6 juta.