Kebutuhan Batu Bara PLN 2027: 173 Juta Ton

JAKARTA — Kebutuhan batu bara PLN untuk pembangkit pada 2027 diperkirakan mencapai 173 juta ton, dan Kementerian ESDM mulai berkoordinasi untuk mengantisipasi pasokannya. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Koordinasi dini ditujukan untuk mengurangi risiko pasokan tersendat saat pergantian tahun, terutama jika kontrak baru belum siap. Bagi operasional pembangkit, persoalannya bukan sekadar menyediakan batu bara dalam jumlah cukup: kualitasnya juga harus cocok dengan kebutuhan teknis tiap PLTU.

ESDM dan PLN siapkan kebutuhan batu bara

Yuliot mengatakan PLN telah menyampaikan rencana kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik pada 2027. Kementerian ESDM kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) serta PLN untuk menyiapkan pemenuhan pasokan.

Pemerintah mengantisipasi kemungkinan munculnya kebutuhan kontrak baru ketika tahun berganti. Menurut Yuliot, sebagian kebutuhan pasokan dapat ditangani melalui pemesanan ulang atau repeat order, sehingga pembangkit tidak bergantung sepenuhnya pada proses kontrak baru yang belum selesai.

Angka kebutuhan 173 juta ton itu juga disebut dalam keterangan Kementerian ESDM. Sebagai pembanding, kebutuhan batu bara PLN dan pembangkit swasta sepanjang 2026 tercatat sekitar 142 juta ton, menurut data yang disampaikan dalam laporan rapat tersebut.

Perbandingan itu menunjukkan kebutuhan untuk PLN pada 2027 diperkirakan lebih besar daripada angka gabungan PLN dan pembangkit swasta pada 2026; cakupan kedua angka itu berbeda.

Spesifikasi batu bara ikut menentukan

Jumlah pasokan saja tidak cukup untuk menjamin pembangkit berjalan sesuai kebutuhan. Setiap PLTU memerlukan karakteristik batu bara tertentu, termasuk nilai kalori, yaitu ukuran kandungan energi yang dilepaskan saat batu bara digunakan.

Yuliot menjelaskan, pembangkit yang dirancang memakai batu bara berkalori menengah dapat menghadapi gangguan operasional jika menerima batu bara berkalori rendah. Karena itu, perencanaan pasokan perlu mencocokkan jenis batu bara dengan spesifikasi teknis masing-masing pembangkit.

Dampaknya langsung terasa pada keandalan pembangkit. Jika volume tersedia tetapi kualitasnya tidak sesuai, batu bara itu belum tentu dapat memenuhi kebutuhan unit yang memerlukannya. Koordinasi antara PLN, ESDM, dan Ditjen Minerba menjadi penting agar perencanaan jumlah serta spesifikasi pasokan berjalan beriringan.

Kementerian ESDM juga melibatkan kementerian dan lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan energi primer. Yuliot mengatakan pengawasan bersama diperlukan agar kebutuhan pembangkit tidak terganggu oleh persoalan kecocokan batu bara maupun perubahan kontrak pasokan.

Dalam rapat itu, Yuliot menegaskan pemerintah dan PLN telah duduk bersama untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut. Ia mengatakan, “Jadi ini yang kami sama-sama jaga di kementerian dan juga dengan teman-teman di Ditjen Minerba dan kementerian/lembaga lain yang terkait dengan ketersediaan energi primer ini.”