Penyelidikan pemerintah atas insiden Juni menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk pertimbangan untuk mengubah undang-undang. Albanese mengatakan pemerintahannya menerima seluruh rekomendasi, termasuk kemungkinan reformasi hukum pidana.
“Intinya, hukum harus selangkah lebih maju dan dalam beberapa kasus memastikan bahwa hukum mampu mengejar perkembangan dunia yang berubah sangat cepat,” ujar Albanese.
Pengawasan dan kemungkinan reformasi hukum
Albanese mengatakan regulator baru akan menegakkan standar keamanan yang diatur dalam undang-undang dan diklaim pemerintah sebagai salah satu yang terdepan di dunia. Ia juga menekankan bahwa Australia ingin mengambil manfaat dari AI sambil memastikan teknologi itu tetap berada dalam kendali manusia.
“Tugas kita adalah memastikan bahwa kitalah yang membentuk AI, bukan AI yang membentuk kita,” kata Albanese kepada wartawan.
Rencana tersebut melanjutkan langkah Australia membentuk pengawasan khusus untuk ruang digital. Negara itu menunjuk Komisaris Keamanan Daring pada 2015; lembaga tersebut menyebut dirinya sebagai badan pemerintah pertama di dunia yang secara khusus bertugas meningkatkan keamanan masyarakat di internet.
Sejak Desember tahun lalu, komisaris itu juga bertugas menegakkan larangan bagi anak-anak Australia berusia di bawah 16 tahun untuk memiliki akun di sejumlah platform media sosial populer. Pemerintah kini akan mengembangkan pengawasan ke ranah keamanan AI.
Tahap berikutnya adalah penerapan standar dan penentuan bentuk penegakannya, termasuk besaran sanksi finansial. Pemerintah juga akan mempertimbangkan rekomendasi penyelidikan tentang perubahan hukum pidana.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP