Cara Cek BSU Ketenagakerjaan: Data Masih Diproses

JAKARTA — Data penerima BSU Ketenagakerjaan masih diproses, sementara bantuan subsidi upah menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (9/11).

Pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan masuk sasaran perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), bukan kelompok penerima BSU yang sama. Pemerintah masih memfinalisasi data sebelum memastikan penerima dan menyiapkan penyaluran.

BSU Ketenagakerjaan menyasar gaji di bawah Rp3 juta

Airlangga menjelaskan, pekerja berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan menjadi sasaran bantuan subsidi upah. Data calon penerima masih berada dalam proses di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU ya, sekarang datanya masih diitukan (diproses) di Kemenaker,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Artinya, batas penghasilan menjadi pembeda utama antara BSU dan perluasan insentif pajak. Pekerja dengan gaji lebih tinggi tidak otomatis masuk penerima BSU hanya karena menjadi sasaran insentif PPh Pasal 21 DTP.

Insentif pajak menyasar pekerja bergaji maksimal Rp10 juta

Pemerintah menyiapkan perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. Airlangga menyebut sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta menjadi target perluasan insentif tersebut.

Perbedaan sasaran ini penting bagi pekerja yang sedang mencari informasi bantuan. BSU berfokus pada pekerja bergaji di bawah Rp3 juta, sedangkan insentif pajak mencakup kelompok berpenghasilan lebih tinggi, termasuk pekerja kelas menengah.

Namun, angka calon penerima dan sasaran insentif pajak itu belum berarti daftar final penerima BSU sudah ditetapkan. Pemerintah masih menjalankan tahapan pemrosesan data sebelum dapat memastikan siapa yang memenuhi kriteria bantuan.

Data penerima masih menunggu finalisasi

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan komposisi penerima BSU belum bisa dipastikan. Ia juga belum dapat memastikan porsi pekerja kelas menengah dalam data awal sekitar 13 juta calon penerima.

Menurut Yassierli, data masih difinalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah tahap itu, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memperoleh data akhir penerima.

“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta.

Belum ada kepastian penyaluran. Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan program dan menunggu lini masa pelaksanaannya. Karena itu, pekerja perlu membedakan informasi tentang sasaran program dari pengumuman penerima atau jadwal pencairan.

Pembersihan data mendahului penetapan penerima

Data calon penerima yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan, atau cleansing, sebelum pemerintah menetapkan penerima. Tahap ini menjadi bagian dari pemeriksaan data agar daftar akhir dapat divalidasi dan diverifikasi.

“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” kata Yassierli.

Bagi pekerja, konsekuensinya jelas: batas gaji di bawah Rp3 juta menjelaskan sasaran BSU, tetapi status penerima baru dapat dipastikan setelah proses data rampung. Sekitar 13 juta pekerja di bawah Rp10 juta disebut sebagai target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.