Menurut Yassierli, data masih difinalisasi di Kementerian Keuangan. Setelah tahap itu, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memperoleh data akhir penerima.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta.
Belum ada kepastian penyaluran. Yassierli mengatakan pemerintah masih menyiapkan program dan menunggu lini masa pelaksanaannya. Karena itu, pekerja perlu membedakan informasi tentang sasaran program dari pengumuman penerima atau jadwal pencairan.
Pembersihan data mendahului penetapan penerima
Data calon penerima yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan juga akan melalui proses pembersihan, atau cleansing, sebelum pemerintah menetapkan penerima. Tahap ini menjadi bagian dari pemeriksaan data agar daftar akhir dapat divalidasi dan diverifikasi.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing,” kata Yassierli.
Bagi pekerja, konsekuensinya jelas: batas gaji di bawah Rp3 juta menjelaskan sasaran BSU, tetapi status penerima baru dapat dipastikan setelah proses data rampung. Sekitar 13 juta pekerja di bawah Rp10 juta disebut sebagai target perluasan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Ikuti BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair: artikel terbaru dan arsip BSU Kemnaker: Cara Cek & Jadwal Cair.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP