IEU-CEPA: Peta Jalan Sawit Diminta Lindungi Petani Kecil

JAKARTA — Ratifikasi IEU-CEPA dinilai perlu diikuti peta jalan yang melindungi petani sawit rakyat dan memperkuat standar keberlanjutan Indonesia. Kesepakatan dagang Indonesia-Uni Eropa itu membuka peluang akses pasar, tetapi petani membutuhkan dukungan agar persyaratan ekspor tidak berubah menjadi beban baru.

Protokol Sustainable Palm Oil dalam IEU-CEPA disepakati pada September 2025. Pelaksanaannya masih memerlukan pembagian tanggung jawab antarlembaga, pendanaan, penguatan standar, serta pengawasan yang melibatkan petani dan masyarakat sipil.

Penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), standar keberlanjutan sawit nasional, menjadi salah satu agenda utama. Tata kelola yang mendukungnya mencakup ketertelusuran produk dari kebun hingga eksportir, kepastian legalitas lahan, dan mekanisme pengaduan yang terbuka.

IEU-CEPA dan perlindungan petani sawit

Dewan Pengurus Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan manfaat kesepakatan perlu dirasakan seluruh pelaku industri, termasuk petani kecil. Ia mengingatkan persyaratan keberlanjutan tidak boleh menambah beban petani tanpa bantuan yang cukup.

“Jangan sampai IEU-CEPA hanya membuka peluang perdagangan bagi perusahaan besar, sementara petani sawit rakyat justru semakin terbebani oleh berbagai persyaratan keberlanjutan. Petani harus menjadi bagian dari rantai pasok yang diakui dan mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan tersebut,” ujar Mansuetus, Rabu (11/11/2026).

Dampaknya langsung bagi petani: tanpa pembiayaan, pendampingan, dan kepastian lahan, mereka dapat kesulitan memenuhi standar serta masuk ke rantai pasok ekspor. Karena itu, peta jalan perlu menghubungkan persyaratan pasar dengan dukungan nyata, termasuk penguatan koperasi dan kelembagaan petani.

Dukungan yang dibutuhkan juga mencakup pemetaan lahan, penyelesaian persoalan legalitas, sertifikasi ISPO, dan peningkatan produktivitas. Peningkatan hasil perlu berjalan tanpa mendorong perluasan perkebunan, agar akses pasar tidak bergantung pada ekspansi lahan.

ISPO perlu berdampak di lapangan

Direktur Satya Bumi Andi Muttaqien menilai jumlah sertifikat saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan protokol sawit berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan, menurut dia, perlu memperlihatkan hasil dalam perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, dan pengurangan dampak lingkungan.

Ukuran tersebut menempatkan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian penting dari penguatan ISPO. Sertifikasi perlu disertai perbaikan yang dapat dirasakan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administrasi.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo menyoroti perlunya membenahi pengaduan dan pengawasan. Ia menilai transparansi audit, perlindungan pelapor, dan keterlibatan masyarakat sipil dibutuhkan agar penerapan standar mendorong perbaikan tata kelola.

Peta jalan dan pengawasan terbuka

Peta jalan implementasi perlu menetapkan target terukur, pembagian peran antarlembaga, serta skema pendanaan. Sistem ketertelusuran juga perlu menjangkau seluruh rantai pasok, dari petani sampai eksportir, supaya asal produk dapat diketahui dan diverifikasi.

Pengawasan independen serta perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal juga perlu masuk dalam pelaksanaan protokol. Saluran pengaduan harus memiliki tindak lanjut yang jelas agar persoalan di lapangan bisa ditangani secara transparan.

Pelibatan masyarakat sipil dapat dilakukan melalui Domestic Advisory Group (DAG), forum yang memberi ruang bagi organisasi petani, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi untuk memantau komitmen keberlanjutan. Mansuetus mengingatkan bahwa petani harus memperoleh tempat dan manfaat dalam perdagangan, bukan menanggung persyaratan tanpa dukungan.