Kredit Program Pemerintah Naik Jadi Rp394 Triliun pada 2027

JAKARTA — Kredit program pemerintah naik menjadi Rp394 triliun pada 2027, sehingga pelaku usaha mendapat ruang pembiayaan murah yang lebih besar. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan keputusan itu setelah rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Anggaran tersebut meningkat dari sekitar Rp337 triliun pada tahun ini. Dari total itu, pemerintah menetapkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun.

Kredit program pemerintah dan alokasi KUR

Roro mengatakan, tambahan anggaran diharapkan membuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih optimal memanfaatkan pembiayaan murah melalui industri jasa keuangan. Skema itu juga ditujukan untuk membantu pelaku usaha memperkuat daya saing.

“Jadi mudah-mudahan UMKM lebih berdaya. Para pelaku usaha juga bisa berdaya, bisa berkompetisi secara sehat. Dan inilah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah,” kata Roro seusai rapat.

Bagi pelaku usaha, besarnya anggaran menjadi peluang untuk mengakses kredit dengan biaya lebih terjangkau. Namun, penyaluran kepada usaha produktif tetap menjadi bagian penting agar pembiayaan mendukung kegiatan ekonomi, bukan sekadar menambah plafon kredit.

Penyaluran 2026 sudah melampaui capaian 2025

Data pemerintah menunjukkan penyaluran Kredit Program Pemerintah mencapai Rp294,6 triliun hingga 27 Oktober 2026. Dana itu telah menjangkau 4,24 juta debitur.

Nilai penyaluran tersebut sudah melewati total sepanjang 2025, yang tercatat Rp275,8 triliun. Sementara itu, tahun 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.

KUR menjadi bagian terbesar dari penyaluran yang disebutkan. Hingga 27 Oktober 2026, program itu menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp265,9 triliun, setara 90,1% dari target tahun ini.

Angka tersebut memberi gambaran tentang besarnya kebutuhan pembiayaan usaha. Capaian penyaluran yang sudah melampaui tahun sebelumnya juga membuat realisasi anggaran dan jangkauan debitur menjadi perhatian saat pemerintah menyiapkan alokasi tahun berikutnya.

Lima skema kredit dukung sektor berbeda

Sejak 2015, penyaluran kredit program mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Pemerintah menjalankan lima skema, yakni KUR, Kredit Usaha Alsintan atau Kredit Alsintan, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Masing-masing skema mendukung agenda yang berbeda. Pemerintah mengaitkannya dengan swasembada pangan, penguatan industri padat karya, Program 3 Juta Rumah, serta pemberdayaan perempuan prasejahtera.

Ragam sasaran itu berarti tambahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan usaha kecil. Kredit program juga diarahkan ke sektor pangan, industri yang menyerap tenaga kerja, perumahan, dan kelompok perempuan prasejahtera.

Pemerintah menyatakan 68% pembiayaan mengalir ke sektor produksi. Rasio kredit bermasalah tercatat sebesar 2,14%, dua indikator yang menggambarkan arah dan kualitas penyaluran menurut pemerintah.

Besarnya alokasi 2027 kini sudah ditetapkan, termasuk Rp 325 triliun untuk KUR. Tahap berikutnya adalah penyaluran kredit program kepada debitur melalui lima skema yang telah berjalan.