Margono Djojohadikusumo: Perintis BNI yang Kini Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA — Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), menerima gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penghargaan itu menyoroti kiprah kakek Prabowo dalam merintis bank nasional pada masa awal kemerdekaan.

Gagasan Margono ikut membentuk fondasi kemandirian ekonomi Indonesia. BNI lahir saat pemerintah menghadapi upaya Belanda menghidupkan kembali bank peninggalan kolonial sebagai bank sentral.

Margono Djojohadikusumo dan gagasan bank nasional

Tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Margono menilai Indonesia perlu memiliki lembaga keuangan yang dibangun oleh bangsa sendiri. Saat itu, ia menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Margono dan ekonom nasional Soerachman Tjokroadisurjo sepakat Indonesia membutuhkan bank sentral. Namun, keduanya berbeda pandangan tentang cara membangunnya.

Margono menghendaki pendirian lembaga baru dengan kekuatan sendiri. Baginya, kemerdekaan politik perlu disertai kemerdekaan ekonomi, termasuk kepemilikan atas lembaga keuangan nasional.

Soerachman memilih pendekatan berbeda. Buku Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (2014) mencatat pandangannya bahwa pemerintah sebaiknya menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB), bank yang didirikan pemerintah kolonial Belanda.

DJB telah memiliki pengalaman mengelola sistem keuangan dan tenaga berpengalaman. Pilihan itu dinilai lebih praktis daripada membangun institusi baru dari awal.

Pendirian BNI di tengah ancaman Belanda

Perbedaan tersebut menjadi penting ketika Belanda kembali berupaya menguasai Indonesia setelah kemerdekaan. Buku Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022) menyebut Belanda berusaha mengaktifkan kembali DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 2 Januari 1946.

Rencana DJB mencetak dan mengedarkan uang buatan Belanda dipandang mengancam kedaulatan ekonomi Republik. Bagi masyarakat, perebutan kendali atas bank dan mata uang menentukan siapa yang mengatur kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia.

Margono sudah bergerak sebelum BNI resmi berdiri. Ia disebut memperoleh restu Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk mendirikan bank nasional sejak September 1945. Ia juga mengurus Yayasan Poesat Bank Indonesia, yayasan perbankan milik negara.

Pemerintah mendirikan BNI pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1946. Margono dipercaya memimpin bank itu. Modal awalnya berasal dari patungan rakyat Indonesia, sesuai gagasan kemandirian yang ia dorong.

BNI menjalankan fungsi bank sentral sekaligus kegiatan bank umum. Bank itu dapat memberikan kredit, menerbitkan obligasi, serta menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Peran BNI berubah setelah perang

BNI kemudian menjadi bagian dari perjuangan ekonomi menghadapi Belanda. Persaingan dengan DJB memunculkan dualisme bank sentral, sementara penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) menandingi uang NICA yang dikeluarkan Belanda melalui DJB. Persaingan mata uang itu memicu perang mata uang antara Republik Indonesia dan Belanda.

Operasional BNI ikut terganggu saat Belanda kembali menduduki sejumlah wilayah. Sejumlah kantor cabang terpaksa tutup dan sebagian kekayaan bank dirampas, sehingga BNI tidak dapat menjalankan fungsi bank sentral secara optimal.

Setelah perang melawan Belanda berakhir pada 1949, BNI kembali beroperasi. Peran bank sentralnya berangsur berakhir setelah pemerintah mengambil alih DJB pada 1951 dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1953.

Pemerintah resmi mencabut status BNI sebagai bank sentral pada 1968. BNI kemudian bertransformasi menjadi bank umum milik negara, sementara gagasan Margono tentang lembaga keuangan yang dibangun dengan kekuatan nasional tetap tercatat dalam sejarah perbankan Indonesia.