Koperasi Merah Putih Padang Disiapkan Buka Pasar bagi Produk Desa

PADANG — Koperasi Merah Putih Padang didorong menjadi penghubung produk desa dengan pasar, bukan sekadar tempat menyalurkan kebutuhan pokok. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan dorongan itu dalam sosialisasi koperasi di Hotel Mercure Padang, Kamis (12/11/2026).

Rencana tersebut menyentuh kebutuhan warga dan pelaku usaha lokal: koperasi diharapkan membantu distribusi barang bersubsidi sekaligus memperluas pasar bagi hasil produksi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Teddy Antonius mengingatkan, keberadaan KDKMP juga harus mendukung warung kecil yang sudah beroperasi.

Koperasi Merah Putih Padang sebagai penghubung pasar

Andre ingin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengembangkan potensi usaha di desa dan kelurahan. Dalam sambutan yang dibacakan tenaga ahlinya, Mahkamah Jusuf, ia mendorong koperasi mengelola distribusi kebutuhan pokok, LPG 3 kilogram, dan pupuk subsidi.

Andre juga melihat peluang pada sektor pertanian dan pariwisata. Menurutnya, potensi ekonomi setempat perlu dikelola melalui koperasi agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Ia menyebut KDKMP sebagai salah satu ujung tombak program Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan sosialisasi itu diinisiasi Andre dan digelar Kementerian Koperasi. Teddy Antonius serta Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumatera Barat Budiman hadir sebagai narasumber.

Teddy menjelaskan, kondisi Padang yang mencakup daratan, dataran tinggi, dan pesisir membuka ruang bagi beragam usaha koperasi. Ia menyebut pertanian, perikanan, kuliner, serta jasa dan pariwisata sebagai empat kluster yang dapat dikembangkan.

KDKMP, kata Teddy, dapat menjadi penghubung produsen atau distributor dengan pasar. Peran itu diharapkan memperlancar distribusi barang sekaligus membuka jalur penjualan bagi produk warga. Tapi ada batas penting: koperasi harus mendorong warung kecil, bukan mengambil pelanggan mereka.

Distribusi subsidi dan peluang usaha lokal

Budiman memaparkan peluang KDKMP dalam menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga pasokan LPG 3 kilogram, dan menyalurkan pupuk subsidi secara tepat sasaran. Ia juga menyebut peluang perizinan pertambangan secara legal dan transparan.

“Sembilan bahan pokok yang subsidi diberikan kepada KDKMP sebagai distributor, ditambah dengan elpiji 3 Kg, ditambah lagi dengan pupuk subsidi, dan terakhir adalah izin tambang. Hari ini barang subsidi itu diambil alih oleh pemerintah dan diserahkan kepada KDKMP,” kata Budiman.

Budiman menggambarkan koperasi sebagai lembaga yang bisa memenuhi kebutuhan pokok sekaligus membeli hasil produksi desa. Dengan begitu, koperasi berpotensi menghubungkan kegiatan usaha warga dengan distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Dampaknya akan terasa pada dua sisi kegiatan ekonomi lokal. Warga dapat memperoleh jalur penjualan untuk produknya, sementara penyaluran barang bersubsidi diharapkan lebih dekat dengan masyarakat. Namun, Teddy menegaskan ukuran keberhasilan juga perlu terlihat pada bertambahnya anggota dan berkembangnya kegiatan usaha koperasi.

Aturan dan pengelolaan koperasi

Teddy menguraikan landasan koperasi, termasuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ia juga menyebut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan KDKMP, serta Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapannya.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 mengatur tata kelola penyelenggaraan KDKMP. Teddy mengatakan koperasi menjalankan prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, balas jasa terbatas atas modal, pembagian sisa hasil usaha secara adil, serta kemandirian.

Keputusan tertinggi berada pada rapat anggota yang mengutamakan musyawarah. Pembagian sisa hasil usaha, atau SHU, menurut Teddy harus mengikuti tingkat partisipasi dan aktivitas usaha anggota.

Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, motivator, pembina, dan pengawas. Di Padang, tim inkubasi pemerintah juga membina koperasi, termasuk membantu pengurus meningkatkan kemampuan menyusun laporan tahunan.

Teddy turut menyebut kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke KDKMP di Padang. Dalam kunjungan itu, menurut Teddy, Zulhas menyampaikan rencana pelibatan koperasi dalam penyaluran beras, minyak goreng, LPG 3 kilogram, dan barang bersubsidi lainnya.

Di Padang, koperasi yang diharapkan bertambah kuat itu harus sekaligus membuka pasar bagi produk warga dan menjaga warung kecil tetap tumbuh.