Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan ikut menyalurkan bantuan sosial pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) sampai bantuan pangan Oktober–Desember 2026. Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Bandung, Jawa Barat.
Zulkifli, yang juga Ketua Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, bicara dalam puncak Hari Ritel Nasional 2026. Acara itu digelar Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
Dari pendataan sampai penyaluran
Peran koperasi tidak berhenti di pengantaran. Menurut Zulkifli, koperasi akan membantu pemerintah sejak pendataan penerima hingga bantuan sampai ke tangan warga.
“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai,” kata Zulkifli. Ia menambahkan bahwa pelayanan masyarakat lain juga masuk cakupan tugas koperasi.
Selama ini koperasi desa disiapkan untuk menyalurkan barang subsidi. Kini daftar tugasnya melebar ke bantuan pangan, PKH, bantuan tunai, dan layanan sosial lain.
Bantuan pangan hingga 1 juta ton
Salah satu tugas konkret koperasi adalah menyalurkan bantuan beras atau pangan pemerintah. Programnya berjalan pada Oktober hingga Desember 2026. Volume bantuan pangan yang direncanakan lewat koperasi mencapai satu juta ton.
Soal ongkos, biaya operasional dan pengantaran bantuan pangan itu akan diatur lewat mekanisme pengelola koperasi. Bahasan ini penting bagi penerima. Selama bantuan diantar koperasi, urusan ongkos berada di tangan pengelola dan bukan ditarik dari warga penerima.
Ketepatan sasaran jadi sorotan
Zulkifli menyebut ketepatan sasaran sebagai persoalan yang masih mengganjal. Di lapangan, menurut dia, masih ada bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi penerimanya.
Karena itu pendataan oleh koperasi diharapkan bisa memastikan bantuan jatuh ke warga yang memenuhi kriteria. Zulkifli menekankan bantuan harus diterima mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan,” ujarnya.
Kopdes Merah Putih sendiri masih dalam tahap percepatan pembentukan di bawah satgas yang dipimpin Zulkifli. Pernyataan di Bandung masih berupa rencana. Rincian teknisnya, mulai dari jadwal penyaluran per jenis bantuan sampai cara warga mengecek statusnya lewat koperasi, belum dipaparkan.
Karena itu pembaca penerima PKH dan bantuan pangan sebaiknya menunggu pengumuman resmi pemerintah sebelum ada perubahan pada cara pengambilan bantuan di wilayah masing-masing.













































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP