POLIRAN Resmi Diperluas, Kapolri Sasar Pengangguran dan Calo Kerja

BANDUNG — POLIRAN, program Polri untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, resmi diluncurkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kota Bandung pada Rabu (11/11/2026). Program ini membuka akses pekerjaan sekaligus memberi warga jalur untuk melaporkan percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen.

Peluncuran berlangsung di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat melalui bursa kerja yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri. Bagi pencari kerja, langkah ini memberi akses langsung ke informasi lowongan dan perusahaan, sementara Polri menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan pengelola rekrutmen.

POLIRAN perluas akses kerja

POLIRAN merupakan singkatan dari Polisi Peduli Pengangguran. Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri menjalankan program tersebut sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh pekerjaan dan mencegah potensi gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Suyudi mengatakan persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Menurut Kapolri, kondisi itu juga dapat memicu persoalan sosial yang berpengaruh pada keamanan masyarakat.

“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.

Ia menjelaskan, POLIRAN menjadi bagian dari pendekatan kepolisian yang mengutamakan pencegahan lewat pemberdayaan masyarakat. Akses kerja, menurutnya, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi faktor kerawanan sosial.

Dari Banten menjadi gerakan nasional

Program ini sebelumnya dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Setelah bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, POLIRAN kini diperluas menjadi gerakan nasional yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

Polri berperan menghubungkan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat yang mencari pekerjaan. Bentuk dukungannya mencakup penyediaan informasi lowongan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Pembagian peran itu penting bagi pencari kerja maupun perusahaan. Polri tidak mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, atau sektor swasta; tugasnya membantu mempertemukan pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan warga yang mencari peluang.

Di lapangan, akses informasi dan proses rekrutmen yang bersih menentukan apakah pencari kerja dapat menjangkau lowongan tanpa perantara ilegal. Karena itu, bursa kerja yang mempertemukan pelamar dan perusahaan disertai perhatian pada praktik percaloan dan pungutan liar.

Kapolri soroti percaloan tenaga kerja

Suyudi menegaskan setiap warga berhak mengikuti rekrutmen yang transparan dan adil, tanpa praktik ilegal. Imbauan itu menyasar hambatan yang dapat membebani pencari kerja saat berusaha mendapatkan pekerjaan.

Kapolri meminta masyarakat tidak takut melaporkan percaloan maupun pungutan liar. “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Suyudi.