Suket Gibran Dicabut, Gugatan Diminta Berhenti

JAKARTA — Surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka resmi dicabut Kemendikdasmen pada Kamis (12/11/2026), sehingga kementerian meminta gugatan terkait surat itu dihentikan. Pencabutan tersebut juga menjadi pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dampaknya langsung terasa pada perkara yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta: Kemendikdasmen menilai objek gugatan sudah tidak ada. Kementerian menyampaikan pemberitahuan kepada ketua pengadilan dan menyerahkan surat pencabutan kepada majelis hakim.

Suket Gibran sudah dicabut

Pengacara Kemendikdasmen menyatakan surat kepada Ketua PTUN Jakarta disampaikan pada pagi hari sebelum persidangan di Jakarta Timur. Surat itu menjelaskan pelaksanaan putusan kasasi mengenai surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Gibran.

“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen di persidangan.

Kementerian kemudian meminta majelis menghentikan pemeriksaan gugatan PT Mercy Toga Kirana. Alasannya, suket yang menjadi pokok perkara telah dicabut dan secara faktual tidak lagi ada.

“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” ujar pengacara Kemendikdasmen.

Putusan kasasi menjadi dasar pencabutan

Kemendikdasmen mengaitkan langkah itu dengan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara Subhan yang menggugat surat penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Subhan setelah perkara sebelumnya tidak diterima PTUN Jakarta dan putusan itu dikuatkan pada tingkat banding. MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi putusan MA.

Nomor surat yang disengketakan ialah 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan di Jakarta pada 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Surat itu menyetarakan pendidikan tingkat SMA Gibran yang ditempuh dari luar negeri.

Dua perkara mempersoalkan surat yang sama

Gugatan PT Mercy Toga Kirana tercatat dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Tergugatnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kemendikdasmen. Perkara itu mempersoalkan suket penyetaraan pendidikan Gibran.

Sementara itu, Subhan mengajukan gugatan dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Kasasi Subhan dikabulkan MA ketika perkara Mercy Toga Kirana masih berlangsung. Kesamaan objek sengketa itulah yang menjadi alasan Kemendikdasmen menyampaikan pelaksanaan putusan kepada PTUN Jakarta.

Surat penyetaraan tersebut pernah digunakan Gibran untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, hakim menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.

Bagi proses hukum yang masih berjalan, pencabutan ini mengubah pokok yang dipersoalkan penggugat: Kemendikdasmen kini meminta majelis menghentikan pemeriksaan karena surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 telah dicabut.