Bareskrim Tahan Tiga Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia

JAKARTA — TPPO tentara bayaran Rusia kembali diungkap Bareskrim Polri pada Kamis (12/11/2026), dengan tiga perekrut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga menjaring WNI lewat tawaran kerja bergaji besar, lalu mengirim sebagian korban untuk menjadi militer bayaran.

Dalam dua perkara yang ditangani, para perekrut menawarkan pekerjaan di perusahaan tambang hingga lowongan militer yang dipromosikan di media sosial. Bareskrim menyebut tujuh orang direkrut dalam salah satu perkara; empat di antaranya sudah diberangkatkan ke Rusia pada September 2026.

TPPO tentara bayaran Rusia bermula dari tawaran kerja

Kasus pertama bermula dari perekrutan lima laki-laki WNI pada Maret sampai Agustus 2026. Menurut Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, perekrut menghubungi calon korban lewat WhatsApp dan Telegram.

Para korban dijanjikan pekerjaan sebagai tenaga logistik, sekuriti, atau tenaga medis di perusahaan tambang Rusia. Mereka ditawari gaji USD 3.000 per bulan dan bonus kontrak USD 10 ribu. Namun, setibanya di Rusia, pekerjaan yang dijanjikan berubah menjadi dinas sebagai militer bayaran.

Polisi menetapkan MI sebagai tersangka dalam perkara ini. Yolanda mengatakan MI bertanggung jawab merekrut korban, mengarahkan proses mereka, dan membantu keberangkatan. Ia disebut menerima USD 1.000 dari setiap orang yang direkrut, dengan pembayaran melalui dompet aset kripto.

Penyidik menyita dokumen perekrutan personel militer, catatan pengurusan pemakaman dan asuransi kematian, dua telepon genggam, satu laptop, serta dokumen rekening tabungan. Keberadaan dokumen pemakaman dan asuransi kematian memperlihatkan bahwa risiko keselamatan muncul dalam perkara ini, bukan sekadar persoalan pekerjaan yang tidak sesuai janji.

Lowongan di media sosial dan visa turis

Perkara berikutnya melibatkan perekrutan yang dipromosikan secara terbuka di TikTok, Instagram, dan grup Facebook tentang lowongan kerja luar negeri. Para calon korban dijanjikan bonus USD 35 ribu atau sekitar Rp 620 juta, gaji USD 3.000 per bulan, serta tiket gratis.

Namun, menurut Yolanda, perekrutan itu tidak disertai pelatihan, pemeriksaan kesehatan, atau kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Visa yang dipakai juga visa turis atau holiday, bukan visa kerja. Ketidaksesuaian ini penting bagi calon pekerja migran: tawaran dengan imbalan besar tidak menjamin pekerjaan maupun perlindungan hukum di negara tujuan.

Dalam perkara tersebut, polisi menangkap IG dan AS. IG diduga merekrut korban, menampung mereka di hotel transit bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, lalu mengantar mereka ke bandara. Yolanda menyebut IG memperoleh komisi USD 1.600 atau sekitar Rp 28 juta.

AS, menurut penyidik, menjadi perantara lokal yang terhubung dengan agen di Rusia. Ia mengurus visa, tiket, dan akomodasi, serta disebut menerima keuntungan USD 1.515 melalui dompet kripto.

Empat korban sudah berangkat ke Rusia

Dari tujuh orang yang direkrut dalam perkara kedua, empat telah diberangkatkan ke Rusia pada September 2026. Bareskrim menyebut mereka berinisial AM, HW, AD, dan MI. Tiga orang lainnya—HA, AF, dan AY—berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.

Perbedaan nasib itu menunjukkan dampak langsung perekrutan: sebagian korban sudah berada di negara tujuan, sementara yang lain dapat dihentikan sebelum berangkat. Bagi keluarga, janji gaji dan bonus dapat menutupi risiko ketika tujuan kerja, jenis visa, serta isi kontrak tidak jelas.

Karena itu, imbauan Bareskrim agar masyarakat waspada terhadap tawaran yang berkaitan dengan dinas militer asing menyentuh keselamatan sekaligus status hukum calon pekerja.

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam catatan penanganan perkara bersama Polda Metro Jaya dan Polres Bogor, Bareskrim menyebut 58 WNI menjadi korban dalam lima laporan polisi terkait pengiriman tentara bayaran ke Rusia.

Yolanda mengingatkan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan militer asing membawa risiko serius bagi keselamatan dan status hukum seseorang. “Kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya,” kata Yolanda.