Ditjen Pajak Ingatkan 475.698 Wajib Pajak soal Bukti PPh

BOGOR — Ditjen Pajak mengirimkan email pengingat kepada 475.698 wajib pajak setelah menemukan penghapusan bukti potong PPh dalam SPT Tahunan 2025, Kamis (12/11/2026). Nilai pajak yang terindikasi dari bukti yang dihapus itu sekitar Rp2,01 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut petugas mengidentifikasi 3,72 juta bukti pemotongan pada kelompok wajib pajak tersebut. Penghapusan bukti berpotensi membuat laporan pajak tampak nihil atau mengurangi jumlah pajak kurang bayar.

Ditjen Pajak telusuri bukti potong PPh

Identifikasi mencakup bukti potong yang berstatus valid dan telah dilaporkan penerbitnya dalam SPT masa PPh Pasal 21. Bukti yang diperiksa juga berasal dari jenis pajak nonfinal.

Ditjen Pajak turut menetapkan batas nilai dan kecocokan identitas. Nilai PPh pada bukti yang dihapus harus mencapai sedikitnya Rp100.000, sementara NPWP di bukti potong harus sama dengan NPWP pada SPT Tahunan tahun pajak 2025.

Temuan itu menunjukkan penghapusan dokumen dapat mengubah hasil penghitungan kewajiban pajak. SPT yang seharusnya berstatus kurang bayar dapat tercatat nihil, atau nilai kurang bayarnya menjadi lebih kecil dari yang semestinya.

Dampaknya bukan hanya pada catatan administrasi wajib pajak. Jika pajak yang seharusnya dilaporkan tidak tercantum utuh, penerimaan yang berkaitan dengan kewajiban tersebut ikut berkurang. Ditjen Pajak mengaitkan kepatuhan pelaporan dengan manfaat publik, termasuk dukungan bagi pendidikan.

Ditjen Pajak petakan nilai bukti yang dihapus

Jumlah wajib pajak dalam kelompok nilai kecil mendominasi temuan. Bimo mengatakan 312.546 wajib pajak berada pada rentang pemotongan Rp100.000 sampai Rp1 juta. Namun, terdapat pula 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.

Untuk total nilai PPh, kelompok Rp10 juta hingga Rp100 juta menjadi yang terbesar. Nilainya sekitar Rp0,72 triliun dan melibatkan 26.760 wajib pajak.

Perbedaan rentang itu membuat pemeriksaan perlu melihat tiap laporan, bukan hanya jumlah orang yang menerima pengingat. Sebagian besar wajib pajak berada di kelompok nominal rendah, sementara sejumlah kecil memiliki nilai pemotongan di atas Rp1 miliar.

“Jadi kami betul-betul kawal sampai detail,” ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026).

Pengingat pajak memakai pendekatan perilaku

Ditjen Pajak memilih mengirim pesan pengingat dengan pendekatan perilaku. Pesan itu menekankan bahwa pelaporan pajak yang tidak utuh dapat memengaruhi kualitas pendidikan, sehingga wajib pajak diajak melihat kaitan kewajiban pajak dengan layanan publik.

Pendekatan tersebut menyasar kesadaran, bukan hanya kesesuaian angka di SPT. Bimo mengatakan pesan yang disampaikan menghubungkan kewajiban yang tidak ditunaikan dengan berkurangnya hak masyarakat, termasuk anak-anak.

“Jadi dibangkitkan kesadarannya bahwa manfaat yang terkandung dari kewajiban yang tidak dilakukan itu akan menggerus hak dari anak bangsa,” ujar Bimo.