JAKARTA — Kasus suket ijazah Gibran Rakabuming Raka kembali disorot setelah Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) meminta polisi mengusut pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen itu pada Kamis (12/11/2026). Desakan tersebut tetap diarahkan pada proses hukum meski Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Advokat Aksi juga mendukung DPR RI memakai Hak Menyatakan Pendapat untuk menilai dugaan pelanggaran hukum yang dikaitkan dengan Gibran. Bagi aliansi itu, pengunduran diri tidak semestinya menghentikan pemeriksaan terhadap pihak lain dalam rantai penerbitan dan penggunaan surat keterangan ijazah.
Advokat minta kasus suket ijazah Gibran tetap diusut
Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, menyatakan penegak hukum perlu menelusuri pihak maupun institusi yang terlibat. Ia menyinggung status dokumen tersebut yang, menurut keterangannya, telah dinyatakan batal demi hukum.
“Advokat Aksi menuntut agar proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun institusi yang terlibat dalam penerbitan suket ijazah tersebut tetap diusut tuntas, mengingat dokumen yang menjadi alas hak administrasi pencalonan cawapres tersebut telah dinyatakan batal demi hukum,” kata Yopis dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Suket adalah surat keterangan yang dalam perkara ini berkaitan dengan ijazah Gibran. Advokat Aksi menilai penelusuran tidak cukup berhenti pada keputusan politik atau pengunduran diri, sebab dokumen itu disebut pernah menjadi dasar administrasi pencalonan wakil presiden.
Dampaknya menyentuh kepercayaan publik terhadap proses administrasi pencalonan dan lembaga yang menerbitkan dokumen. Jika penyelidikan berhenti setelah pengunduran diri, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan maupun penggunaan suket berpotensi tidak ikut diperiksa, menurut desakan yang disampaikan aliansi tersebut.
DPR didorong memakai Hak Menyatakan Pendapat
Advokat Aksi memandang Hak Menyatakan Pendapat sebagai mekanisme konstitusional yang dapat digunakan DPR RI untuk menilai dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum. Dukungan itu disampaikan bersamaan dengan desakan agar polisi mengusut penerbitan dokumen.
Namun, upaya DPR tersebut menghadapi perkembangan politik. Informasi yang menyertai perkara menyebut usulan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Gibran tidak berlanjut setelah DPR membatalkan rapat paripurna, menyusul penyerahan surat pengunduran diri ke MPR.
Pembatalan rapat dan tuntutan penyelidikan berada pada jalur berbeda. DPR menilai langkah politik melalui mekanisme parlemen, sedangkan kepolisian diminta menelusuri dugaan keterlibatan pihak dalam penerbitan serta penggunaan surat keterangan.
Pengunduran diri dinilai tak menghapus tanggung jawab
Advokat asal Bogor, Elyas M. Situmorang, menilai pengunduran diri Gibran sebagai pengakuan bersalah secara tidak langsung. Ia menegaskan pandangan itu tidak boleh dianggap menggantikan proses hukum terhadap pihak lain.
“Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara,” tegas Elyas.
Pernyataan Elyas merupakan penilaian pribadinya, sementara Yopis menyampaikan sikap resmi Advokat Aksi. Keduanya sama-sama meminta agar pemeriksaan tidak hanya berfokus pada keputusan Gibran untuk mundur, tetapi juga pada proses penerbitan dan penggunaan dokumen yang dipersoalkan.
Perhatian berikutnya tertuju pada langkah kepolisian dalam menindaklanjuti desakan tersebut serta keputusan DPR mengenai mekanisme konstitusional yang didukung Advokat Aksi. Yopis menyebut dokumen itu telah dinyatakan batal demi hukum.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP