Silmy Karim Masuk Sidang Pembuktian Kasus Pemerasan

JAKARTA — Penolakan perlawanan Silmy Karim membuat perkara dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing berlanjut ke pembuktian, dengan jaksa dijadwalkan menghadirkan saksi pada 17 November 2026. Perkembangan ini membuka tahap persidangan untuk menguji dakwaan terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menolak perlawanan Silmy dalam putusan sela yang dibacakan Kamis, 12 November 2026. Majelis memerintahkan penuntut umum meneruskan pemeriksaan perkara.

Silmy Karim hadapi sidang pembuktian

Hakim ketua Asep Supriyadi menyatakan perlawanan terdakwa dan atau advokatnya tidak dapat diterima. Putusan itu berarti persidangan tidak berhenti pada keberatan terhadap surat dakwaan.

Dalam amar putusan, Asep memerintahkan jaksa melanjutkan perkara bernomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst atas nama Silmy Karim. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung Selasa, 17 November 2026, dengan pemeriksaan saksi dari pihak jaksa.

Tahap ini penting karena saksi akan memberi keterangan untuk menguji dakwaan dan bukti yang diajukan penuntut umum. Bagi para pemohon dokumen keimigrasian yang disebut dalam perkara, persidangan akan memeriksa tuduhan bahwa proses izin tinggal dipersulit atau diperlambat untuk meminta pembayaran.

Silmy menyatakan berharap fakta yang muncul di persidangan dapat mendukung keterangan dalam perlawanannya. “Mohon doanya aja semoga apa yang nanti ada di persidangan itu, fakta persidangannya itu, kiranya bisa membuktikan apa yang saya sampaikan,” kata Silmy seusai sidang.

Dakwaan pemerasan dan gratifikasi

Jaksa mendakwa Silmy memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA. Nilai yang disebut dalam dakwaan mencapai Rp 168.972.869.901, sementara jaksa menyatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Menurut dakwaan, pemerasan dilakukan dengan mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen, bahkan tidak menerbitkannya. Dokumen yang disebut mencakup izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, serta perubahan status keimigrasian.

Jaksa juga menyebut sejumlah mantan pejabat dan pegawai Imigrasi dalam perkara ini. Mereka antara lain mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, serta beberapa pejabat dan staf yang menangani izin tinggal.

Dakwaan merinci dugaan penerimaan sejumlah pihak. Saffar disebut menerima Rp 500 juta, sedangkan Jaya Saputra disebut memperoleh Rp 6.532.584.769. Jaksa juga menyebut nilai Rp 2.881.871.025 untuk Tessar Bayu Setyaji dan Rp 4.245.542.862 untuk Bagus Bramantyo.

Juniadi Sri Priambudi disebut menerima Rp 16.307.366.374, sementara Gusti Benardiansyah disebut memperoleh Rp 50.965.111.560. Jaksa menyatakan uang tersebut berasal dari pembayaran para pemohon dokumen keimigrasian dan pemohon alih status.

Angka-angka itu masih merupakan bagian dari dakwaan yang harus diuji dalam persidangan. Pemeriksaan saksi menjadi tahap berikutnya untuk menjelaskan cara pengurusan izin berlangsung dan siapa saja yang terlibat, sebelum hakim menilai bukti dari kedua pihak.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000. Jaksa menyebut nilai itu terdiri atas uang Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.

Jaksa mendakwa Silmy dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang pemeriksaan saksi pada 17 November menjadi agenda berikutnya dalam perkara tersebut.